Sidang Suap Proyek Jalan Sumut Memanas, Hakim Desak KPK Selidiki Lagi Eks Kasatker BBPJN Dicky Erlangga

MEDAN– Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terhadap Dicky Erlangga, mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang perkara dugaan suap proyek pembangunan jalan nasional di Sumut, Rabu (22/10/2025), yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu.

Baca Juga:

• Sertijab Tanpa Pejabat Lama: Bupati Madina Copot Elpi Yanti di Tengah Kasus Suap Jalan Rp7,27 Miliar

"Permintaan Majelis Hakim untuk menerbitkan Sprindik baru akan kami teruskan kepada pimpinan kami, Direktur Penyidikan langsung," ujar Jaksa KPK Eko Wahyu kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Tipikor Medan.

Hakim menilai Dicky memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak konsisten dengan saksi serta terdakwa lainnya. Dalam persidangan, terungkap bahwa Dicky tercatat tiga kali mengubah berita acara pemeriksaan (BAP) saat diperiksa penyidik KPK.

Menurut majelis, hal itu menimbulkan dugaan adanya keterlibatan lebih jauh Dicky dalam aliran dana suap proyek pembangunan jalan nasional di Sumut.

"Fakta persidangan menunjukkan adanya perubahan keterangan yang signifikan, yang patut didalami lebih lanjut," ujar hakim di ruang sidang.

Dalam sidang sebelumnya, Kamis (16/10/2025), hakim sempat berang dan memerintahkan JPU untuk kembali menghadirkan Bendahara PT Dalihan Natolu Grup (DNG), Mariam, serta dua bawahan Dicky, yakni Faisal dan Sahala Rumapea, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satker I. Ketiganya dikonfrontir dengan Dicky setelah perbedaan keterangan mencolok terungkap di persidangan.

Hasil konfrontasi membuat Dicky akhirnya mengaku khilaf dan membenarkan dirinya menerima uang Rp1,6 miliar, sesuai dengan dakwaan jaksa, dari terdakwa Akhirun Piliang alias Kirun, Direktur Utama PT DNG.

Sebelumnya, Dicky hanya mengakui menerima Rp680 juta.

Pengakuan tersebut membuat majelis hakim membatalkan rencana penerapan sumpah palsu terhadap Dicky, dan menggantinya dengan permintaan resmi agar penyidik KPK membuka penyelidikan baru melalui penerbitan Sprindik tambahan.

Kasus ini bermula dari dugaan suap proyek pembangunan Jalan Simpang Kota Pinang–Gunungtua–Simpang PAL XI dan penanganan longsoran yang dibiayai APBN 2025.

Dalam perkara itu, dua terdakwa utama, Akhirun Piliang dan Rayhan Dulasmi Piliang (Direktur PT Rona Mora), didakwa memberikan suap kepada sejumlah pejabat, termasuk di lingkungan Dinas PUPR Sumut.Dalam sidang yang sama, turut dihadirkan mantan Kepala Dinas PUPR Sumut 2024, Mulyono, serta pejabat baru, Hendra Dermawan Siregar, untuk memberikan kesaksian mengenai dugaan aliran dana kepada pejabat UPTD Gunungtua Topan Obaja Putra Ginting dan Rasuli Effendi Siregar.

KPK hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana penerbitan Sprindik baru terhadap Dicky Erlangga. Namun, sumber internal KPK menyebutkan, evaluasi menyeluruh terhadap keterangan saksi tengah dilakukan tim penyidik.*

Baca Juga:

• KPK Ungkap Dominasi Kirun, Proyek Jalan Sumut Jadi Sumber Aliran Uang

(M/006)

Sertijab Tanpa Pejabat Lama: Bupati Madina Copot Elpi Yanti di Tengah Kasus Suap Jalan Rp7,27 Miliar

KPK Ungkap Dominasi Kirun, Proyek Jalan Sumut Jadi Sumber Aliran Uang

Kasus Korupsi Pupuk di Karo, Istri Pemilik Toko Pupuk Resmi Jadi Tersangka

KPK Periksa Mantan Dirut PGN Hendi Prio Santoso Terkait Kasus Korupsi Jual Beli Gas

Topan Ginting & Mantan Sekda Efendi Pohan Akan Dihadirkan Sebagai Saksi Korupsi Proyek Jalan Sumut

Ucapan Hakim di Sidang Korupsi Jalan Sumut Dipersoalkan, Pengamat: Bisa Munculkan Kesan Tidak Netral