Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
Sebab, menurut mereka, masih terdapat persyaratan administrasi yang belum terpenuhi, khususnya terkait sertifikasi dan surat perjanjian kerja sama, yang seharusnya menjadi syarat wajib sebelum kontrak disahkan.
Ketentuan itu diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kelima, massa meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina untuk memanggil dan memeriksa pimpinan CV. Madina Aman Sejahtera, PPK, dan Kabag PBJ Madina, serta menindaklanjuti dugaan praktik persekongkolan yang disebut "memuluskan proyek" tersebut.
Koordinator aksi, dalam orasinya, menegaskan bahwa Pemkab Madina tidak boleh menutup mata terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.
Mereka menilai penggunaan dana publik harus dikelola secara akuntabel dan sesuai aturan hukum.
"Ini bukan persoalan politik, tapi soal moral dan keadilan. Jika benar ada praktik kotor dalam proyek ini, maka harus ada tindakan tegas dari Bupati dan aparat hukum," ujar salah satu orator.
Massa juga menilai lemahnya pengawasan pemerintah daerah dapat memicu terjadinya penyalahgunaan anggaran dan praktik kolusi di lingkungan birokrasi.
"Kami tidak akan diam jika ada dugaan penyimpangan yang merugikan rakyat," tegasnya.
Aksi berjalan dengan tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Madina maupun pihak terkait seperti PPK, Kabag PBJ, dan CV. Madina Aman Sejahtera belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disampaikan massa.*
(a008)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN