Ketum Partai Buruh Said Iqbal Janji Tetap Kritis Meski Jadi Penasihat Presiden
JAKARTA Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto se
NASIONAL
MEDAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut), Rabu (5/11/2025), di Pengadilan Tipikor Medan.
Akhirun Piliang, Direktur PT Dalihan Natolu Group (DNG), dituntut tiga tahun penjara, sementara anaknya, Rayhan, Direktur PT Rona Na Mora (RNM), dituntut dua tahun enam bulan penjara.
"Sebagaimana diatur dalam UUD dan peraturan terkait, pasal suap ini maksimal 5 tahun. Kami menilai faktor memberatkan dan meringankan sehingga diperoleh tuntutan 3 tahun untuk terdakwa 1 dan 2 tahun 6 bulan untuk terdakwa 2," jelas JPU KPK Eko Wahyu di persidangan.Baca Juga:
Kedua terdakwa dijerat pasal 5 huruf a UU Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 13, terkait pemberian atau janji kepada penyelenggara negara.
Menurut Eko, Akhirun telah memberi suap sebesar Rp 4,054 miliar terkait proyek di Dinas PUPR Sumut 2025, termasuk keterlibatan eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting dan PJN 1 di BBPJN Sumut.
Jumlah itu terdiri dari Rp 100 juta untuk proyek Sipiongot dan sekitar Rp 3,954 miliar untuk PJN 1 pada 2023–2025.
Hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk membacakan pledoi pada 12 November 2025 mendatang.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan proyek pembangunan infrastruktur strategis di Sumut dan menyoroti praktik suap yang masih terjadi di sektor konstruksi pemerintah.*
(d/a008)
JAKARTA Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto se
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama i
PEMERINTAHAN
MEDAN Ambruknya 12 tower transmisi listrik di Sumatera Utara kembali memicu pemadaman bergilir di Medan dan sejumlah wilayah sekitarnya.
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah bersama Komisi III DPR RI menyepakati perubahan ketentuan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kegiatan open house Sekolah Rakyat Sentra Dar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahannya di Istana Negara, Senin, 8 Juni 2026. Salah sa
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Jakarta.D
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengevaluasi capaian program prioritas yang merupakan bagian dari janji kampanye dirinya
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membahas penyelesaian persoalan warga eks Blang LancangRancon
PEMERINTAHAN