JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil menangkap pelaku utama tambang batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Tersangka diketahui berinisial M, bos perusahaan PT WU, yang berperan sebagai pemodal sekaligus penjual hasil tambang ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kombes Feby D.P. Hutagalung mengatakan M sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena tidak kooperatif setelah ditetapkan tersangka.Baca Juga:
"Tersangka M sudah hampir dua bulan ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak kooperatif dan melarikan diri, sehingga ditetapkan sebagai DPO. Minggu lalu baru tertangkap dan kini diperiksa untuk pengembangan perkara," ujar Feby saat dikonfirmasi, Jumat, 7 November 2025.
Tersangka M ditangkap oleh tim Bareskrim di Jalan Lintas Sumatra, Pematang Rebah, Pekanbaru, Riau.
Dari hasil penyelidikan, M diketahui menjadi otak di balik praktik penambangan batu bara ilegal yang beroperasi di kawasan konservasi dekat proyek pembangunan IKN.
Kasus ini menggunakan modus operandi yang dikenal sebagai "dokumen terbang", yaitu praktik mengirim batu bara ilegal menggunakan dokumen perusahaan lain agar seolah-olah hasil tambang tersebut legal.
"Modus dokumen terbang ini mengelabuhi pemerintah. Batu bara hasil tambang ilegal dikirim memakai dokumen perusahaan lain, dijual dengan harga normal, dan pelaku mendapatkan keuntungan besar karena menghindari pembayaran royalti," kata Feby.
Sebelum penangkapan M, Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka lain dalam perkara ini, yakni YH dan CH sebagai penjual, serta MH sebagai pembeli batu bara ilegal untuk dijual kembali.
Dengan penangkapan M, total sudah ada empat tersangka dalam kasus tambang ilegal di wilayah IKN.
Kegiatan penambangan tersebut tak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kawasan konservasi Tahura Samboja yang menjadi bagian penting dari ekosistem sekitar proyek Ibu Kota Nusantara.
"Kerugian negara akibat kegiatan pertambangan ilegal di kawasan IKN diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun selama periode 2016–2025," ujar Feby.
Penindakan terhadap M sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar aparat menindak tegas praktik pertambangan tanpa izin (PETI) di seluruh Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menyatakan komitmen untuk "menyikat tambang ilegal" yang merugikan negara dan merusak lingkungan.
"Pemerintah tidak akan mentoleransi tambang ilegal, terutama yang mencemari kawasan strategis seperti IKN," ujar pejabat Kementerian ESDM sebelumnya.
Dengan penangkapan ini, Bareskrim Polri memastikan pengusutan kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur akan terus dikembangkan hingga ke jejaring distribusi dan pembeli batu bara ilegal lainnya.*
(mt/ad)
BALI Sejumlah wilayah di Provinsi Bali diperkirakan mengalami cuaca bervariasi pada hari ini, didominasi hujan ringan dan kondisi berawa
NASIONAL
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan minat investor global terhadap Indonesia masih terjaga kuat, terutama pada sekt
EKONOMI
MANOKWARI Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus II SMK Kehutanan Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi membuka rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tahun 2026 pada Rabu, 15 April 2026. Seleksi taha
NASIONAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan laba bersih mencapai Rp1,1 triliun.
EKONOMI
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah tiga lokasi terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke10 dan ke12 Jusuf Kalla
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Redi Mawardi alias Redi (39), terdakwa ka
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi program beasiswa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi A
HUKUM DAN KRIMINAL
