JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang pada paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2025-2026, Selasa (18/11/2025).
Pengesahan berlangsung di ruang paripurna DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa.
Sidang paripurna turut dihadiri Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, dan Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej.Baca Juga:
Sebanyak 242 anggota DPR hadir dan menyatakan persetujuan untuk pengesahan RKUHAP.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melaporkan hasil keputusan revisi KUHAP.
Selanjutnya, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi.
Semua anggota fraksi menjawab "Setuju", lalu RKUHAP disahkan ditandai dengan ketukan palu.
Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah telah sepakat membawa pembahasan RKUHAP ke tingkat II pada 13 November 2025.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan proses penyusunan RKUHAP berlangsung secara terbuka dan partisipatif, melibatkan akademisi, praktisi hukum, lembaga penegak hukum, organisasi profesi, masyarakat sipil, hingga kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas.
Prasetyo menekankan, RKUHAP akan menjadi fondasi hukum yang berkeadilan, menggantikan KUHAP sebelumnya yang menjadi dasar utama sistem peradilan pidana nasional.
Pengesahan ini menandai tonggak baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, diharapkan memberikan perlindungan lebih baik bagi hak-hak tersangka serta memperkuat mekanisme pengawasan aparat penegak hukum.*
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di setiap kota dan kabupaten di Indonesia sebagai bagian dari p
PEMERINTAHAN
BEIRUT Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon hanya beberapa menit sebelum gencatan senjata
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima laporan pembangunan 300 jembatan perintis yang telah rampung dalam tiga bulan terakhir di ber
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih setibanya di Ta
NASIONAL
NEW YORK Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa, Antonio Guterres, mendesak kelompok Hizbullah untuk mematuhi gencatan senjata a
INTERNASIONAL
JAKARTA Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dijuluki Sultan Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro, mengajukan diri sebagai s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Universitas Indonesia menonaktifkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum yang diduga terlibat kasus pelecehan seksual. Penonaktifan terse
NASIONAL
MEDAN Polemik pelaporan terhadap Muhammad Jusuf Kalla oleh sebuah organisasi masyarakat (ormas) berlatar agama tertentu, dinilai berujun
AGAMA
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo menanggapi santai kabar Rismon Sianipar yang telah mengantongi salinan Surat Perintah Penghentian Pen
POLITIK
