Polda Sumut Minta Waktu Dua Bulan Ungkap Kematian Winda Lorenza Gowasa
MEDAN Polda Sumatera Utara meminta waktu sekitar dua bulan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kematian Winda Lorenza Gowasa, 35
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemajangan fisik uang rampasan sebesar Rp300 miliar dalam kasus korupsi PT Taspen (Persero) dilakukan sebagai bentuk transparansi publik, bukan sekadar formalitas.
Total dana yang diserahkan kepada Taspen mencapai Rp883 miliar, hasil penyitaan dalam perkara korupsi yang melibatkan eks pejabat perseroan.
"KPK menunjukkan fisik uang tersebut sebagai bentuk transparansi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat, 21 November 2025.Baca Juga:
Penyerahan dana rampasan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis lalu.
Hadir dalam kegiatan tersebut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu serta Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto.
Budi menegaskan bahwa uang yang dipamerkan bukan hasil pinjaman dari bank seperti kabar yang beredar di masyarakat.
Dana itu merupakan barang bukti rampasan yang selama ini dititipkan di rekening penampungan milik KPK.
"Uang itu memang merupakan barang rampasan KPK yang dititipkan pada rekening penampungan. Tidak ada pinjam-meminjam," ujar Budi.
Ia menjelaskan bahwa secara teknis KPK memang tidak menyimpan uang sitaan di kantor maupun Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).
Seluruh barang sitaan dalam bentuk uang selalu dititipkan kepada bank.
KPK kerap menunjukkan fisik barang bukti, terutama dalam OTT atau kasus besar yang melibatkan kerugian negara signifikan.
Menurut Budi, langkah tersebut bertujuan memastikan publik khususnya para pegawai negeri yang menjadi korban akibat korupsi bahwa nilai uang yang diumumkan benar-benar nyata.
MEDAN Polda Sumatera Utara meminta waktu sekitar dua bulan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kematian Winda Lorenza Gowasa, 35
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan kasus kematian Sutrimo, pria asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terus berlanjut setelah proses ekshumasi dan autop
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Menurut dia, kehadira
NASIONAL
AMBON Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku memproses Kapolsek di jajaran Polresta Ambon dan P.P. Lease, Iptu LOY, sete
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Wayan Sudirta mempertanyakan alasan Hari Sih Advianto ingin menjadi hakim agung. Way
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNIPolri. Infrastruktur tersebut
NASIONAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa tidak hadir dalam persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden RI k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT Saudara Cemerlang Abadi (SAUCA) meraih Juara 3 Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Teladan tingkat nasional dalam rangkaian peri
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa wakil kepala daerah dapat m
POLITIK