Dua Kapal Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz, Ini Penjelasan Menlu
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pemerintah masih menghadapi kendala dalam upaya pembebasan dua kapal milik PT Pertamina Int
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serta proyek pengadaan gas air mata di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga kini belum naik ke tahap penyelidikan.
"Laporan dumas (pengaduan masyarakat) terkait jet, kemudian gas air mata, kayaknya masih di dumas ini karena saya belum lihat," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11) malam.
Asep menjelaskan, sebagai Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi, posisinya memungkinkan untuk mengecek dokumen-dokumen penyelidikan yang sedang berjalan di KPK.Baca Juga:
Namun, dua laporan pengaduan tersebut belum tampak olehnya.
"Surat-surat ada lah ya nanti sampai ke Plt. Namun, belum ada ini. Berarti masih di sana," jelas Asep.
Laporan pengaduan pertama terkait dugaan korupsi pengadaan pesawat jet pribadi oleh KPU RI diajukan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Transparency International (TI) Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia pada 7 Mei 2025.
Kasus ini mencuat setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan sejumlah anggota KPU seperti Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz.
DKPP menyebut penggunaan jet pribadi hingga 59 kali saat bertugas menghabiskan anggaran sebesar Rp90 miliar.
Sementara itu, dugaan korupsi pengadaan gas air mata di Polri dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada KPK pada 15 Agustus 2025.
Sampai saat ini, laporan tersebut juga belum masuk tahap penyelidikan.
Plt Deputi Penindakan KPK menegaskan, meski laporan belum naik ke penyelidikan, KPK tetap membuka jalur pengaduan dan memantau setiap laporan dari masyarakat.
"Kami tetap menerima laporan masyarakat dan akan menindaklanjuti sesuai prosedur," ujar Asep.*
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pemerintah masih menghadapi kendala dalam upaya pembebasan dua kapal milik PT Pertamina Int
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji nonsubsidi tidak akan memengaruhi ku
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memutuskan menaikkan Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi hidup di tingkat produsen serta daging kerbau beku di ti
EKONOMI
MEDAN Subdirektorat III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menangkap dua pelaku begal yang menyerang seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya), Brigjen (Purn) Raziman Tarigan, dilaporkan meninggal dunia ak
PERISTIWA
JAKARTA Rismon Sianipar membantah keterlibatannya dalam video viral yang menyebut adanya aliran dana Rp5 miliar dari mantan Wakil Presid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pola korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah memiliki kemiripan, yakni pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum menelaah secara rinci rencana pengenaan pajak baru, termasuk Pajak Pertam
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pelatihan vokasi sebagai strategi menyiapkan tenaga kerja yang kompeten da
NASIONAL
BATU BARA Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Manajerial yang dilaksanakan di Kan
NASIONAL