Rico Waas Apresiasi Simulasi Sispamkota di Medan, Polisi Siap Tindak Begal dan Terorisme
MEDAN Upaya menjaga kondusivitas Kota Medan terus diperkuat. Hal ini terlihat dalam kegiatan Apel Akbar dan Deklarasi Sabuk Kamtibmas yang
PERISTIWA
MEDAN – Entah kenapa, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut bungkam ketika dikonfirmasi terkait beredarnya informasi pemeriksaan Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap.
Sesuai informasi yang beredar, Zakiyuddin Harahap diperiksa, Selasa 18 November 2025, terkait dugaan korupsi Rp 2,2 miliar di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krakatau, Medan.
Sayangnya, ketika dikonfirmasi bitvonline.com, Kejati Sumut memilih tidak memberi penjelasan. Tidak diketahui secara persis apa yang menjadi alasan pihak Kejati Sumut tidak memberi jawaban.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut Indra Hasibuan yang dikonfirmasi wartawan sejak Rabu (19/11/2025), memilih tidak memberi jawaban terkait pemeriksaan tersebut.
bitvonline.com mengirim pesan WhatApps sekitar pukul 15.12 Wib, Rabu (19/11/2025). Semula Indra Hasibuan masih memberi jawaban pada pukul 18.14 Wib.
Namun, ketika bitvonline.com kembali membalas pesan dengan mempertanyakan beredarnya informasi pemeriksaan Wakil Walikota Medan itu, Plh Kasi Penkum Kejati Sumut itu tidak lagi memberi jawaban.
Sama juga halnya ketika dikonfirmasi kepada Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Sumut Arief Kadarman. Ia juga tidak berkomentar apa-apa saat dikonfirmasi wartawan. Bahkan, Arief Kadarman tidak membalas pesan chat bitvonline.com.
Hingga Sabtu (22/11/2025), Plh Kasi Penkum maupun Kasidik Kejati Sumut, belum memberi jawaban atas konfirmasi terkait beredarnya informasi pemeriksaan Wakil Walikota Medan tersebut.
BEREDAR INFORMASI
Sebelumnya, beredar informasi bahwa Kejati Sumut melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap, Selasa, 18 November 2025.
Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi di Bank Sumut Cabang Krakatau Medan. Saat ini, Kejati Sumut memang sedang menangani kasus tersebut. Bahkan, Kejati Sumut sudah menahan LPL, analisis kredit Bank Sumut KCP Krakatau pada 11 November 2025 lalu.
Berdasarkan penelusuran di laman wikipedia, Zakiyuddin Harahap sendiri memang pernah tercatat sebagai pegawai Bank Sumut sejak 1997-2016 dan pernah bertugas sebagai pimpinan di KCP Krakatau. Sehingga wajar, Zakiyuddin turut diperiksa dalam perkara ini.
PENGGELEMBUNGAN NILAI AGUNAN PERMOHONAN KREDIT
Yang menjadi perkara dalam hal ini adalah proses pencairan kredit modal usaha atas nama debitur CV. HA Group. Dari fakta penyidikan, diketahui bahwa tersangka LPL pada tahun 2012 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.
MEDAN Upaya menjaga kondusivitas Kota Medan terus diperkuat. Hal ini terlihat dalam kegiatan Apel Akbar dan Deklarasi Sabuk Kamtibmas yang
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah menetapkan pembatasan pembelian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maksimal 25 kilogram (kg) ata
EKONOMI
DELI SERDANG Polisi menangkap dua pelaku penculikan balita berinisial A (3) di wilayah Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumater
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum
POLITIK
JAKARTA Pemerintah membuka opsi menghentikan ekspor panel surya ke Amerika Serikat menyusul kebijakan tarif tinggi hingga 143 terhadap pr
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 44 warga binaan pemasyarakatan (WBP) berisiko tinggi asal Sumatera Utara dipindahkan ke Pulau Nusakambangan untuk menjalani
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024, Asrul Azis Taba, kini telah berada di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang dapat dilintasi kapal dari be
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap dua tersangka penyedia rekening yang diduga digunakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Demokrat menolak usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksim
POLITIK