JAKARTA- Dugaan skandal pajak yang menyeret PT Djarum kembali mencuat.
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, menilai kasus ini bukan hal baru dan kerap mengarah pada praktik kongkalikong pajak yang sulit dibuktikan.
"Kalau melihat lima orang yang dicekal ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi atas permintaan Kejaksaan Agung, cukup lengkap untuk disebut sebagai kongkalikong pajak. Ada oknum petugas pajak tiga orang, oknum konsultan pajak satu orang, dan wakil wajib pajak," ujar Prianto, Minggu (23/11).Baca Juga:
Prianto menjelaskan, skema yang sering muncul berupa imbalan atau gratifikasi yang diberikan melalui konsultan pajak sebagai perantara antara wajib pajak dan petugas pemeriksa.
"Pengurangan utang pajak saat pemeriksaan bisa dilakukan secara normal jika wajib pajak menyerahkan bukti pendukung tambahan. Namun, di lapangan sering terjadi imbalan di luar prosedur resmi," tambahnya.
Fenomena tersebut, menurut Prianto, lazim terjadi sebelum terbitnya Surat Ketetapan Pajak.
"Contohnya, utang pajak seharusnya Rp1.000, bisa dinegosiasikan menjadi Rp500 'all in', termasuk jatah oknum petugas pajak. Sisanya bisa dibagi antara oknum yang terlibat," ujarnya.
Prianto menegaskan, meski cerita tersebut sulit dibuktikan, kisah-kisah dari berbagai sumber menunjukkan praktik semacam ini memang terjadi di sejumlah kasus pajak besar.
Kejaksaan Agung sebelumnya telah mengajukan permintaan pencegahan ke Ditjen Imigrasi terhadap lima orang, termasuk mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, untuk tidak bepergian ke luar negeri hingga Mei 2026.
Langkah ini untuk mendukung penyidikan dugaan pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan pada periode 2016–2020.
"Pencegahan ini penting untuk memastikan proses penyidikan berjalan tanpa hambatan," kata Prianto.
Hingga kini, Kejaksaan Agung masih melakukan penyelidikan, sementara publik menunggu hasil resmi yang dapat menegaskan apakah praktik kongkalikong pajak benar-benar terjadi dalam kasus PT Djarum.*
JAKARTA Penemuan bayi perempuan berusia dua hari di gerobak nasi uduk Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menimbulkan misteri baru. Sebelumny
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah resmi membuka kembali seleksi jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (B
NASIONAL
DELI SERDANG SMK Negeri 1 Beringin resmi ditetapkan sebagai SMK Model Pembelajaran PM (Pendidikan Modern) dan KKA (Kurikulum Kompetensi
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Unit Resmob Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus pencurian mobil yang terjadi di wilayah hukum P
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) menuntut aparat pe
NASIONAL
MAKASSAR Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung ke Makassar untuk menelusuri kasus meninggalnya remaja Bertrand Eka Prase
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, menyoroti dugaan kejanggalan ijazah milik Rismon Sianipar dari Universitas Yama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 387 kasus suspek campak pada awal tahun 2026, dengan 18 kasus terkonfirm
KESEHATAN
JAKARTA Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Herdman, disebut tengah menyiapkan rencana mendatangkan dua pemain asal Eropa untuk dinatur
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta Presiden Prabowo Subianto memanfaa
NASIONAL
