Wabup Asahan Tegas: Pengusaha Kayu Wajib Patuhi Aturan Tonase, Jaga Jalan Daerah
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
JAKARTA- Dugaan skandal pajak yang menyeret PT Djarum kembali mencuat.
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, menilai kasus ini bukan hal baru dan kerap mengarah pada praktik kongkalikong pajak yang sulit dibuktikan.
"Kalau melihat lima orang yang dicekal ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi atas permintaan Kejaksaan Agung, cukup lengkap untuk disebut sebagai kongkalikong pajak. Ada oknum petugas pajak tiga orang, oknum konsultan pajak satu orang, dan wakil wajib pajak," ujar Prianto, Minggu (23/11).Baca Juga:
Prianto menjelaskan, skema yang sering muncul berupa imbalan atau gratifikasi yang diberikan melalui konsultan pajak sebagai perantara antara wajib pajak dan petugas pemeriksa.
"Pengurangan utang pajak saat pemeriksaan bisa dilakukan secara normal jika wajib pajak menyerahkan bukti pendukung tambahan. Namun, di lapangan sering terjadi imbalan di luar prosedur resmi," tambahnya.
Fenomena tersebut, menurut Prianto, lazim terjadi sebelum terbitnya Surat Ketetapan Pajak.
"Contohnya, utang pajak seharusnya Rp1.000, bisa dinegosiasikan menjadi Rp500 'all in', termasuk jatah oknum petugas pajak. Sisanya bisa dibagi antara oknum yang terlibat," ujarnya.
Prianto menegaskan, meski cerita tersebut sulit dibuktikan, kisah-kisah dari berbagai sumber menunjukkan praktik semacam ini memang terjadi di sejumlah kasus pajak besar.
Kejaksaan Agung sebelumnya telah mengajukan permintaan pencegahan ke Ditjen Imigrasi terhadap lima orang, termasuk mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, untuk tidak bepergian ke luar negeri hingga Mei 2026.
Langkah ini untuk mendukung penyidikan dugaan pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan pada periode 2016–2020.
"Pencegahan ini penting untuk memastikan proses penyidikan berjalan tanpa hambatan," kata Prianto.
Hingga kini, Kejaksaan Agung masih melakukan penyelidikan, sementara publik menunggu hasil resmi yang dapat menegaskan apakah praktik kongkalikong pajak benar-benar terjadi dalam kasus PT Djarum.*
(v/um)
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita di te
EKONOMI