Sinergi Pemerintah dan Perusahaan, TMT Serahkan Bantuan Rp 2,5 Miliar untuk Warga Terdampak Banjir
BANDA ACEH Korban banjir di Aceh mendapat bantuan kemanusiaan senilai Rp 2,5 miliar dari PT Tiara Marga Trakindo (TMT). Bantuan tersebut
NASIONAL
JAKARTA – Sengketa lahan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) dengan PT Hadji Kalla, perusahaan milik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), kini tengah dalam pengawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memastikan pihaknya tengah melakukan proses legal due diligence untuk menelusuri hak kepemilikan yang sah secara hukum.
"Sekarang ini kita sedang melakukan legal due diligence, proses paling proper dan paling benar. Kan enggak mungkin semuanya benar karena ada di satu objek yang sama, tapi ada dua objek sertifikat, pasti ada yang salah," ujar Nusron saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025).Baca Juga:
Proses pembuktian ini dilakukan untuk menentukan pihak yang berhak secara sah, dengan indikasi awal pihak yang memiliki kepemilikan lebih dahulu biasanya memiliki potensi kebenaran lebih tinggi.
Dalam kasus ini, Nusron menyebut PT Hadji Kalla memiliki keunggulan karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik perusahaan tersebut telah diperpanjang pada 2016 dan berlaku hingga 2036.
"Yang duluan punya Pak JK dan dia sudah diperpanjang. Biasanya yang duluan itu 70% lah yang lebih benar, tapi enggak menjamin ya," kata Nusron.
Nusron menambahkan, setelah proses legal due diligence selesai, pihaknya akan memanggil semua pihak terkait, termasuk PT GMTD dan PT Hadji Kalla, untuk menyampaikan hasil temuan secara resmi.
Sengketa ini memicu protes JK yang meninjau langsung tanah seluas 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung, Kecamatan Tamalate, Makassar.
JK menegaskan bahwa dirinya adalah pemilik sah lahan tersebut dan menuduh adanya upaya perampasan oleh mafia tanah.
Sementara itu, pemegang saham GMTD sekaligus CEO Lippo Group, James Riady, menegaskan bahwa pengelolaan lahan tersebut berada di bawah perusahaan daerah dengan struktur saham publik, bukan di bawah kontrol Lippo Group.
"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," ujarnya.
Sengketa ini juga melibatkan gugatan pihak ketiga, Mulyono, yang menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
BANDA ACEH Korban banjir di Aceh mendapat bantuan kemanusiaan senilai Rp 2,5 miliar dari PT Tiara Marga Trakindo (TMT). Bantuan tersebut
NASIONAL
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara menyetujui tindak lanjut hasil penyempurnaan evaluasi Menteri Dalam Negeri te
EKONOMI
BATU BARA, 14 JANUARI 2026 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali menggulirkan layanan pajak daerah dalam rangka
PEMERINTAHAN
PONTIANAK Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah menyurati Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok terkait dua Warga Negara China yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa mantan Bupati Konawe Utara berinisial A, yang menjabat pada 2013, dalam penyidikan du
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor
EKONOMI
NIAS SELATAN Pelapor sekaligus korban dugaan korupsi Dana Dacil (Dana Khusus Guru di Daerah Terpencil) di Nias Selatan, Liusman Ndruru,
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri Perayaan Natal Apar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jurnalis asal Pidie Aceh, Ferdian Ananda Majni, meraih penghargaan Jurnalis Media Cetak Terbaik Adam Malik Awards 2026 dari Keme
NASIONAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangun
EKONOMI
