100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang perdana sengketa informasi antara pemohon Bonatua Silalahi dan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (24/11/2025).
Sengketa ini berpusat pada permintaan salinan ijazah Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang digunakan sebagai syarat pencalonan presiden pada Pilpres 2014 dan 2019.
Dalam sidang yang digelar untuk mengecek legal standing pemohon dan termohon, Bonatua menegaskan KPU menutupi sejumlah informasi penting terkait ijazah Jokowi.Baca Juga:
"Adapun yang kami sengketakan adalah banyaknya hal-hal yang disembunyikan yang dikasih ijazah ini baik di 2014 maupun 2019 tanpa disertai adanya surat uji konsekuensi," ujar Bonatua.
Bonatua menyebut ada sembilan item informasi yang tidak disediakan KPU, termasuk nomor kertas ijazah, nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal dan tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir, serta tanda tangan Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM.
Ia menilai dokumen ini seharusnya merupakan dokumen publik yang mudah diakses.
Selain itu, Bonatua juga menyoroti keterlambatan KPU dalam memberikan dokumen.
Salinan ijazah Jokowi untuk Pilpres 2014 baru diberikan tiga minggu setelah permohonan diajukan pada 3 Agustus 2025.
Ketidakpuasan ini mendorong Bonatua mengajukan sengketa informasi ke KIP pada 15 Oktober 2025.
Kasus ini merupakan bagian dari upaya Bonatua mendapatkan transparansi dokumen publik terkait calon presiden, termasuk berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU.
Hingga saat ini, sidang sengketa informasi masih berjalan dan menunggu putusan KIP.*
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
