Pemerintah Usul 2 Syarat Pidana Mati Dihapus: Penyesalan dan Peran Terdakwa Tak Lagi Jadi Pertimbangan

JAKARTA – Pemerintah mengajukan perubahan signifikan terkait pelaksanaan pidana mati dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana.

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa dalam RUU yang sedang dibahas, pidana mati akan dijatuhkan wajib disertai masa percobaan selama 10 tahun.

Hal itu disampaikan Eddy Hiariej dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, Rabu (26/11/2025).

Baca Juga:

• Dewi Perssik Ambil Langkah Hukum, Laporkan Akun Media Sosial Penyebar Berita Bohong

Ia menekankan bahwa usulan ini muncul setelah adanya kesepakatan di beberapa fraksi untuk menghapus kata "dapat" dalam ketentuan pidana mati, yang selama ini memberi opsi bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman.

"Permintaan sembilan fraksi terkait pidana mati adalah dengan menghapus kata 'dapat'. Dengan begitu, pidana mati harus selalu dicantumkan dengan masa percobaan, dan syarat A serta syarat B yang ada sebelumnya menjadi kabur," ujar Eddy.

Dalam RUU tersebut, pemerintah juga mengusulkan penghapusan dua syarat sebelum menjatuhkan pidana mati bersyarat, yaitu rasa penyesalan terdakwa dan peran terdakwa dalam tindak pidana.

Dengan demikian, pidana mati akan dijatuhkan wajib dengan masa percobaan 10 tahun.

Selain itu, Eddy menyampaikan penyesuaian sanksi pidana lain dalam RUU Penyesuaian Pidana, khususnya perubahan ancaman pidana penjara untuk sejumlah tindak pidana di luar KUHP.

Ancaman pidana yang sebelumnya 15 tahun ke atas, tanpa alternatif pidana seumur hidup atau pidana mati, akan diubah menjadi pidana penjara maksimal 15 tahun.

Langkah ini diambil pemerintah untuk menyelaraskan ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP dengan RUU Penyesuaian Pidana, sekaligus memberi kepastian hukum terkait pelaksanaan pidana berat di Indonesia.*

(d/ad)

Dewi Perssik Ambil Langkah Hukum, Laporkan Akun Media Sosial Penyebar Berita Bohong

Perlukah Reformasi Total Pengawasan Polri? Saatnya Pemeriksaan oleh Tim Independen

Advokat Yunasril Yuzar Mandahiliang Bongkar Ada Penipuan Hingga Ada Aliran Dana di Kemenimipas

Kasus Dugaan Pungli Dana Dacil di Nias Selatan Masuki Semester Pertama, Pelapor Keluhkan Lambatnya Penanganan

DPR Usulkan, Presiden Prabowo Rehabilitasi Tiga Pejabat ASDP yang Divonis Tipikor

Ahli Pidana: BAP Tak Sah Jadi Alat Bukti, Sidang Kasus AYP Makin Janggal