KLH Panggil 8 Perusahaan soal Kayu Gelondongan Banjir Sumatra, Izin Lingkungan Terancam Dicabut

JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memanggil delapan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatra dan memperparah kerusakan infrastruktur serta korban jiwa.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan pemanggilan itu dilakukan berdasarkan temuan awal citra satelit.

"Kami minggu depan mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan data sementara dari citra satelit, perusahaan yang berkontribusi memperparah bencana banjir ini," kata Hanif dalam rapat di DPR RI, Rabu, 3 Desember 2025.

Baca Juga:

• Peresmian Perubahan APBDes 2025: Koperasi ‘Merah Putih’ Diharapkan Lebih Memberdayakan Masyarakat

Hanif mengatakan surat resmi telah dikirimkan dan pemeriksaan dijadwalkan dimulai Senin mendatang.

Ia mengimbau seluruh perusahaan yang dipanggil hadir dalam pemeriksaan tanpa pengecualian.

Menurut Hanif, jika ditemukan unsur pidana terkait pembalakan liar atau pelanggaran pengelolaan lingkungan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin lingkungan.

"Mulai hari ini kami menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah bencana," ujarnya.

Selain korporasi, pemerintah daerah yang memberikan izin atau menerbitkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan juga akan dikenakan sanksi.

Langkah ini disebut sebagai upaya memberikan efek jera.

Dari temuan awal, KLH mencatat sekitar 50 ribu hektare dari total 340 ribu hektare kawasan di daerah banjir berubah menjadi lahan kering, yang menyebabkan terganggunya penyerapan air hujan berintensitas tinggi.

Hanif memastikan akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik bencana dalam pekan ini.

KLH juga bekerja sama dengan berbagai universitas di wilayah terdampak untuk menyusun kajian pemulihan dan mitigasi bencana ke depan.

"Seluruh universitas di daerah bencana kami minta melakukan kajian detil sebagai dasar pemulihan dan penanganan lanjutan," kata Hanif.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menegaskan bahwa kepolisian akan mengusut asal-usul kayu gelondongan yang menjadi perhatian publik.

Polri disebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan.

"Kami akan melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan guna melakukan proses penyelidikan dan pendalaman terkait peristiwa ini," tutur Listyo dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma.

Tim gabungan KLH, Kementerian Kehutanan, dan Polri akan menelusuri kemungkinan pelanggaran hukum perlindungan hutan, termasuk indikasi pembalakan liar yang diduga memperburuk dampak banjir di Sumatra.*

(bi/ad)

Peresmian Perubahan APBDes 2025: Koperasi ‘Merah Putih’ Diharapkan Lebih Memberdayakan Masyarakat

Gibran Tinjau Bencana Sumatra, Catatan Tangan Jadi Sorotan: Semua Keluhan Warga Dicatat di Buku Saku

Diduga Hambat Pemeriksaan Bobby Nasution, Dewas KPK Periksa Dua Penyidik

Harga Sembako di Nias Selatan Melonjak Tajam Akibat Banjir Bandang Sumut: Beras Langka, Cabai Sentuh Rp150 Ribu Per Kilo!

Update Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumut-Sumbar, BNPB: 776 Orang Tewas, 564 Masih Hilang

Duka di Batang Toru: Tim SAR Gabungan Temukan Dua Jenazah, Pencarian Lain Masih Berlanjut