Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA — Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua penyidik, Rossa Purbo Bekti dan Boy, terkait dugaan penghalangan pemeriksaan Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayah Sumut.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung C1 KPK pukul 10.00 WIB, Kamis (4/12/2025).
Ketua Dewas KPK, Gusrizal, memastikan kedua penyidik tersebut telah dipanggil dan diperiksa sesuai prosedur hukum.Baca Juga:
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menekankan bahwa proses penanganan kasus mengikuti ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dari penyelidikan hingga penuntutan.
Kasus ini bermula dari kegiatan tertangkap tangan dugaan korupsi suap proyek pengadaan di Dinas PUPR dan Satker PJN 1 Sumut.
KPK telah menetapkan tersangka dari pihak pemberi maupun penerima suap, dan melakukan serangkaian pemeriksaan intensif terhadap tersangka, saksi, serta menggeledah dan menyita barang bukti.
"Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor Medan agar masuk tahap persidangan. Proses persidangan akan dilakukan terbuka agar publik dapat mengawasi jalannya persidangan," kata Budi Prasetyo.
Pemeriksaan dua penyidik ini mencuat setelah Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) melaporkan dugaan penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution.
KAMI menilai pemanggilan Bobby penting karena berbagai berita yang beredar di masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait transparansi proses hukum.
Koordinator KAMI, Yusril, menegaskan pemanggilan ini bagian dari evaluasi internal KPK.
Sementara Sekretaris KAMI, Usman, menyatakan laporan dilayangkan karena Bobby belum kunjung dimintai keterangan.
"Kalau sampai ini ditutup-tutupi, kita harus mempertanyakan. Jangan sampai ada upaya penghambatan terhadap proses hukum," ujarnya.*
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL