Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kebocoran subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp33,84 triliun sepanjang 2024.
Kebocoran masif itu terjadi karena penyaluran komoditas bersubsidi tersebut turut mengalir kepada masyarakat nonpenerima manfaat, yakni mereka yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Temuan tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I-2025 yang ditandatangani Kepala BPK Isma Yatun pada September 2025.Baca Juga:
BPK mencatat terdapat 1,1 miliar tabung LPG 3 kilogram, setara 3,32 miliar kilogram, yang justru disalurkan kepada kelompok masyarakat non-DTKS.
Nilai subsidi dari penyaluran tidak tepat sasaran itu mencapai Rp33,84 triliun.
"Akibatnya, volume penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen non-DTKS dengan nilai subsidi sebesar Rp33,84 triliun kurang memberikan hasil yang optimal," tulis BPK dalam laporan tersebut.
BPK menjelaskan bahwa seluruh masyarakat, tanpa melihat status sosial ekonomi, masih dapat mengakses LPG subsidi melalui merchant apps pangkalan (MAP).
Ketidakmampuan sistem filtrasi data inilah yang membuat penyaluran subsidi tidak terkendali.
BPK merekomendasikan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
BPK meminta pemerintah menetapkan kebijakan baru yang memastikan ketepatan sasaran penyaluran LPG 3 kilogram "melalui penggunaan basis data kependudukan yang dapat memenuhi kriteria penerima subsidi".
Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan Rp87,6 triliun untuk subsidi LPG, lebih tinggi dari pagu tahun sebelumnya sebesar Rp85,6 triliun.
Sementara, subsidi BBM pada 2025 dipatok Rp26,7 triliun, naik dari Rp21,6 triliun pada 2024.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM kini mengkaji skema baru pembelian LPG 3 kilogram menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan data itu akan diintegrasikan ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang tengah disusun Badan Pusat Statistik (BPS).
"Data yang sudah disusun itu tidak akan berjalan baik kalau tidak disesuaikan dengan NIK dan KK. NIK itu KTP, KK itu kartu keluarga," ujar Laode.
Ia menegaskan, KK harus diikutsertakan demi mencegah praktik pembelian ganda.
"Bisa saja dua orang dengan KTP berbeda dalam satu keluarga mendapatkan subsidi lagi. Hanya dengan menggunakan KTP yang berbeda," tuturnya.*
(bb/ad)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI