Kadis BMBKCK Sumut Tegaskan Tak Toleransi Material Ilegal untuk Proyek Jalan di Paluta
MEDAN Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, menegaskan tidak akan mentol
PEMERINTAHAN
BANDUNG – Kejaksaan Negeri Kota Bandung menetapkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Penetapan tersangka dilakukan bersama Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, Rabu (10/12/2025).
"Menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1 Saudara E selaku Wakil Wali Kota Bandung aktif, dan 1 Saudara RA selaku anggota DPRD Kota Bandung aktif," kata Kepala Kejari Bandung, Irfan Wibowo, dalam jumpa pers.Baca Juga:
Keduanya diduga melakukan pemerasan dengan meminta paket pekerjaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
"Paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan," tambah Irfan.
Kejari Bandung belum menjelaskan secara rinci nilai hasil pemerasan yang diterima kedua tersangka.
Penetapan ini berdasarkan Surat Penetapan Tersangka per 9 Desember 2025, dengan jeratan Pasal 12 huruf e atau Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Erwin yang sudah diperiksa oleh penyidik Kejari Bandung menyerahkan penjelasan terkait kasus ini kepada pihak kejaksaan.
"Kan Pak Kajari sudah menjawab ya kemarin… Untuk materi mungkin oleh Pak Kajari saja," ujarnya.
Meski demikian, Erwin menegaskan mendukung pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
"Karena saya juga mendukung sekali terkait pemberantasan korupsi, transparansi, akuntabel di Pemkot Kota Bandung. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran buat semua," kata Erwin.
Hingga berita ini diturunkan, Erwin dan Rendiana belum memberikan komentar tambahan terkait penetapan tersangka yang dilakukan Kejari Bandung.*
(kp/ad)
MEDAN Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, menegaskan tidak akan mentol
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan sebanyak 104.426 siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri telah merasa
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Ace
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan kepada para peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (P
EKONOMI
JAKARTA Advokat senior Deni Kailimang menilai penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelura
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, bes
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil tindakan terhadap dua warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi penyelenggara komunita
HUKUM DAN KRIMINAL