Dinamika Politik Golkar Sumut: Ijeck Plt Ketua, Datok Ilhamsyah Mundur
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mahfud MD, menuding kerusakan hutan besar-besaran di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak lepas dari praktik pembalakan yang berlangsung bertahun-tahun, baik ilegal maupun legal tapi tak terkontrol.
Dalam wawancara Program Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (9/12/2025), Mahfud menegaskan bahwa para pelaku perusakan hutan, baik individu, korporasi, maupun aparat pemerintah yang pernah mengeluarkan izin, dapat dipidana sesuai hukum yang berlaku.
"Iya, bisa (dipidana) baik korporasi maupun individunya. Itu tinggal nanti, sesudah proses ini (penanganan darurat) selesai," ungkap Mahfud.Baca Juga:
Ia menekankan, penyelidikan tidak hanya menyoroti pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang memberikan izin sehingga aktivitas ilegal bisa terjadi.
Mahfud mencontohkan, pemerintah dapat menarik kembali izin-izin yang diterbitkan di masa lalu jika terbukti menimbulkan kerusakan hutan.
"Siapa (jaman) dulu yang mengeluarkan? Lewat pintu mana? Ada aliran dana apa tidak? Itu semua bisa ditarik ke belakang," jelasnya.
Mahfud juga menyinggung pola perusakan hutan sawit yang kini mulai dibongkar negara, namun ia pesimis aparat penegak hukum berani menindak kasus ini.
Menurutnya, jaringan izin dan potensi korupsi yang terlibat membuat aparat sulit bertindak.
"Kayaknya agak susah mengharapkan aparat penegak hukum sekarang ini untuk melacak ke situ… Mereka kayaknya nggak berani hal-hal yang begitu itu," tegas Mahfud.
Dalam kondisi di lapangan, TNI kerap turun tangan membantu penanganan kerusakan hutan, meski secara aturan ranahnya adalah kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
Mahfud menyebut keterlibatan TNI sah-sah saja jika aparat sipil tidak optimal.
"Rakyat maklum kalau TNI masuk, karena kalau menunggu polisi, nggak ada yang berani," ujarnya.
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
TAPANULI TENGAH, SUMATER UTARA Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan pada akhir November 20
PERISTIWA
MEDAN Masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, resah akibat praktik pengoplosan gas bersubsidi 3 kilogram
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA, Polda Metro Jaya menurunkan 988 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan tablig akbar Milad The Jakmania ke28 di Plaza Sel
NASIONAL
JAKARTA Sebuah kebakaran maut melanda rumah di Jalan Lindung, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis malam (18/12/2025). Lima anggota satu ke
PERISTIWA
Oleh Ruben Cornelius.MARI kita mulai dari logika paling dasar, yang bahkan tidak membutuhkan teori kebijakan publik. Jika sebuah wilayah di
OPINI
JAKARTA, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menanggapi kritik atas pernyataannya sebelumnya mengenai bantuan dari Malaysia untuk korba
NASIONAL
BATANGTORU Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan pemerintah segera membangun hunian tetap bagi warga korban banjir bandang
NASIONAL
JAMBI Kasus penembakan terhadap Aryadi oleh dua anggota Polsek Tebo Ulu, Polres Tebo, hingga tewas masih menyisakan pertanyaan besar. Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa menuding ijazah yang dit
POLITIK
