Warga Bener Meriah Berterima Kasih, Satgas PRR Perkuat Jembatan Enang-Enang dan Siapkan Solusi Permanen
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution angkat bicara mengenai isu pemangkasan besar-besaran anggaran penanganan bencana pada 2025.
Belakangan beredar kabar bahwa anggaran tersebut merosot drastis dari Rp843 miliar menjadi hanya Rp98 miliar.
Bobby Nasution membantah kabar itu. Ia menegaskan angka yang disahkan pemerintah provinsi bersama DPRD Sumut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 tercatat sebesar Rp123 miliar.Baca Juga:
"Yang ngomong siapa itu ada pemangkasan?" ujar Bobby menjawab pertanyaan wartawan, Rabu, 10 Desember 2025.
Menurut Bobby Nasution, sejak awal nilai anggaran penanganan bencana tidak pernah mencapai Rp800 miliar sebagaimana telah beredar dalam pemberitaan maupun media sosial.
"Silakan lihat R-APBD 2025. Kalau dibilang angkanya Rp800 miliar lebih, bukanya dari dokumen yang disahkan bersama DPRD itu Rp123 miliar," katanya.
Bobby Nasution menjelaskan, penyesuaian anggaran dilakukan sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Instruksi tersebut meminta pemerintah daerah melakukan pengetatan anggaran di berbagai sektor.
"Sesuai Inpres, kita diminta efisiensi. Nah, efisiensi itu tentu harus dicatat di mana penempatannya. Tidak mungkin tidak kita cantumkan," ujar Bobby Nasution.
Ia menerangkan bahwa sebagian anggaran yang diefisiensikan kemudian dialihkan ke pos Belanja Tak Terduga (BTT).
Pos anggaran itu, kata Bobby Nasution, telah digunakan antara lain untuk pembayaran bonus atlet PON dan Peparnas 2024, yang sebelumnya belum seluruhnya dialokasikan di APBD.
"Diletakkan di BTT karena memang dibutuhkan untuk pembayaran bonus PON dan Peparnas," tuturnya.
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Sela
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti langkah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop beris
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perselisihan terkait pencabutan hukuman kartu merah striker Timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, kini memasuki babak baru. P
OLAHRAGA
BIMA Wali Kota Bima, Aji Man, memberikan klarifikasi terkait polemik pelantikan sejumlah anggota keluarganya dalam jajaran Pemerintah Ko
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 memberikan penjelasan terkait kebijakan harga tiket masuk (HTM) yang seb
PEMERINTAHAN