Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN – Dugaan penyelewengan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan menyeruak.
Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Padangsidimpuan, Oktaryna, S.P., M.M., diduga menyelewengkan anggaran senilai Rp57,4 juta untuk alat perlengkapan rumah tangga pada tahun 2025 saat menjabat sebagai Kepala Bagian Umum (Kabag Umum).
Tim Aliansi LSM-Pers mengungkapkan, pihaknya telah beberapa kali melayangkan surat konfirmasi dan melakukan upaya klarifikasi, bahkan dua kali secara resmi, namun tidak mendapatkan tanggapan dari Sekwan.Baca Juga:
Baik telepon maupun pertemuan langsung diabaikan, seolah menandakan sikap alergi terhadap pengawasan publik.
"Indikasinya kuat, Plt. Sekretaris Dewan saat masih menjabat Kabag Umum tidak sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya, bahkan diduga memonopoli anggaran untuk pengadaan peralatan rumah tangga di Sekretariat DPRD," ujar salah satu anggota Tim Aliansi LSM-Pers.
Temuan tim lapangan menunjukkan dugaan adanya kegiatan yang difiktifkan dan anggaran yang dikelola tidak transparan.
Tim menegaskan akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut melalui jalur hukum.
Hingga berita ini diturunkan, Oktaryna belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan yang dilayangkan padanya.
Pihak LSM-Pers menilai sikap diam Plt. Sekwan DPRD ini menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani temuan dan konfirmasi publik.
Selain itu, Tim Aliansi juga mendesak Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes., untuk mengevaluasi atau mencopot Plt. Sekwan DPRD yang diduga lalai dalam mengemban tugasnya.
Aparat Penegak Hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, diminta segera memanggil dan memeriksa Oktaryna terkait dugaan pelanggaran anggaran ini.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi pengelolaan anggaran DPRD Kota Padangsidimpuan dan akuntabilitas pejabat publik di tengah meningkatnya pengawasan masyarakat terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah.*
(ad)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK