Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA – Eks Pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar resmi dijebloskan ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat, setelah vonis 18 tahun penjara berkekuatan hukum tetap.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan eksekusi dilakukan pada Senin (8/12).
"Sudah dieksekusi Senin kemarin. Di Lapas Salemba," ujarnya, Kamis (11/12).Baca Juga:
Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Zarof.
Selain hukuman penjara, Zarof juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar, yang jika tidak dibayar akan diganti kurungan selama enam bulan.
Uang Rp 8,8 miliar yang sempat dikembalikan kepadanya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta tetap dirampas negara sesuai putusan banding.
Hakim Ketua Yohanes Priyana bersama Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono mengetok putusan kasasi yang menegaskan hukuman bagi Zarof Ricar.
Zarof terbukti melakukan pemufakatan jahat terkait suap kasasi Ronald Tannur serta menerima gratifikasi senilai Rp 915 miliar dan emas 51 kilogram dari hasil pengurusan perkara.
Seluruh uang dan emas tersebut telah disita oleh negara sebagai bagian dari tindak pidana gratifikasi.
Kasus ini sempat menjadi sorotan publik karena jumlah uang tunai dan emas yang sangat besar yang ditemukan di kediaman Zarof.
Dalam sidang pleidoi, Zarof menyampaikan penyesalannya atas keterlibatannya dalam kasus tersebut.
"Saya amat menyesal di umur saya yang sudah 63 tahun dan pada masa pensiun serta di saat saya berikhtiar untuk menghabiskan banyak waktu bersama keluarga, saat ini saya malah berada di sini karena kelalaian saya," kata Zarof.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK