MEDAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara kembali melakukan penahanan terhadap seorang direktur PT Indonesia Aluminium (PT Inalum) berinisial O.A.K, menyusul dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan aluminium alloy pada tahun 2019 ke PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk.
Penahanan ini dilakukan pada Senin, 22 Desember 2025, di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta, Medan, setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup terkait dugaan perbuatan melawan hukum.
Menurut keterangan Kejati Sumut, O.A.K diduga bersama dua tersangka sebelumnya, DS dan JS, telah mengubah skema pembayaran yang semula harus dilakukan secara cash dan SKBN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) menjadi Dokumen Agen Acceptance (D/A) dengan tenor 180 hari.Baca Juga:
Perubahan ini diduga menyebabkan PT PASU tidak melakukan pembayaran atas aluminium alloy yang telah dikirim PT Inalum, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara senilai USD 8 juta atau sekitar Rp 133 miliar.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kepala Kejati Sumut menegaskan bahwa langkah penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, atau melarikan diri.
Penahanan berlaku 20 hari pertama. Penyidik pidana khusus Kejati Sumut juga menyatakan akan terus mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik perorangan maupun korporasi.
Kasus ini menambah daftar pengawasan terhadap pengelolaan BUMN strategis, terutama di sektor pertambangan dan industri logam, yang dinilai rawan potensi kerugian negara.*
(sp/dh)
BATU BARA, 14 JANUARI 2026 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali menggulirkan layanan pajak daerah dalam rangka
PEMERINTAHAN
PONTIANAK Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah menyurati Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok terkait dua Warga Negara China yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa mantan Bupati Konawe Utara berinisial A, yang menjabat pada 2013, dalam penyidikan du
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor
EKONOMI
NIAS SELATAN Pelapor sekaligus korban dugaan korupsi Dana Dacil (Dana Khusus Guru di Daerah Terpencil) di Nias Selatan, Liusman Ndruru,
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri Perayaan Natal Apar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jurnalis asal Pidie Aceh, Ferdian Ananda Majni, meraih penghargaan Jurnalis Media Cetak Terbaik Adam Malik Awards 2026 dari Keme
NASIONAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangun
EKONOMI
JAKARTA TIMUR Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) menggelar roadshow penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (PPKS
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Tapanuli Selatan menggelar pertandingan amal untuk membantu korban bencana banjir bandan
OLAHRAGA
