Pemerintah Investigasi Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir Bandang di Sumatra, Wamendagri: Jadi Pelajaran Kita Semua

"Alih fungsi lahan berdampak pada hilangnya vegetasi, berkurangnya daya serap tanah, serta meningkatnya aliran air permukaan saat hujan ekstrem," ujar Burhanudin dalam acara penyerahan dana Rp6,6 triliun di Gedung Jampidsus, Kejaksaan Agung, Rabu (24/12/2025).

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah melakukan klarifikasi terhadap 27 korporasi yang diduga berkontribusi pada bencana di tiga provinsi.

Identifikasi lanjutan, termasuk unsur pidana, akan dilakukan mulai Januari 2026.

Ketua Satgas PKH, Febri Adriansyah, menyebut investigasi akan menelusuri perizinan dan dugaan penyimpangan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan serta alih fungsi lahan.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai investigasi harus transparan dan akuntabel agar publik memperoleh kepercayaan.

Ia menekankan pentingnya menyelidiki izin perusahaan perkebunan, khususnya kelapa sawit, serta pengelolaan lahan dan lingkungan yang sesuai prosedur.

"Pemerintah dan penegak hukum harus menjelaskan dengan jelas bahwa alih fungsi lahan menguatkan dugaan bahwa banjir bandang memperburuk kondisi di wilayah terdampak," kata Trubus.*

(tb/ad)

Situs Warisan Dunia Ombilin Sawahlunto Rusak Pascabencana, Menbud Fadli Zon Janji Pemulihan Cepat

Harga Pangan di Sumut Turun Jelang Natal, Cabai Merah Medan Anjlok

TNI Bubarkan Aksi Pembawa Bendera GAM di Lhokseumawe, Seorang Pria Bersenjata Diamankan

Bantah Isu Viral Warga Sulit Dapat Bantuan, Danrem 011/Lilawangsa: Distribusi Logistik Korban Bencana di Aceh Mulai Normal

SBY Angkat Bicara soal Bencana Sumatera, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintah

Kades Hutagodang Tarik Tuduhan soal Banjir Batang Toru, PT TBS Dinyatakan Tak Terlibat