Gibran Tak Duduk di Sebelah Prabowo saat Sidang Kabinet, Istana Buka Suara
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang K
POLITIK
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan kasus dugaan suap terkait izin eksplorasi dan pertambangan nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Meski demikian, lembaga antirasuah terbuka untuk menerima bukti baru dari masyarakat yang dapat mendukung penyidikan lebih lanjut.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penghentian kasus ini dilakukan demi kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.Baca Juga:
"Kami terbuka, jika masyarakat memiliki kebaruan informasi yang terkait dengan perkara ini untuk dapat menyampaikannya kepada KPK," ujar Budi melalui keterangan tertulis, Jumat (26/12/2025).
Kasus ini menjerat Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebagai tersangka.
Ia diduga melakukan korupsi pemberian izin pertambangan nikel, mulai dari izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, hingga izin operasi produksi di wilayahnya.
Dugaan perbuatan Aswad merugikan negara hingga Rp2,7 triliun, yang berasal dari penjualan produksi nikel melalui mekanisme perizinan yang diduga melawan hukum.
Dalam kasus ini, Aswad diduga mencabut kuasa pertambangan PT Antam secara sepihak dan kemudian menerima pengajuan izin eksplorasi dari delapan perusahaan, yang menghasilkan 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi.
Beberapa izin tersebut telah mencapai tahap produksi dan diekspor. Dari kegiatan ini, Aswad diduga menerima sekitar Rp13 miliar dari perusahaan-perusahaan terkait.
Budi menjelaskan KPK telah menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak terkait.
Penyetopan ini bukan berarti kasus selesai, karena KPK tetap menunggu bukti baru yang dapat membuka kembali penyidikan jika diperlukan.
Kasus ini menjadi sorotan karena terkait dengan praktik perizinan pertambangan nikel yang strategis bagi perekonomian nasional, sekaligus menimbulkan potensi kerugian besar bagi negara.*
(mt/ad)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang K
POLITIK
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) meminta pemerintah daerah di Aceh, Suma
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) memastikan pasokan batu bara untuk operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam kondisi aman. Kebutuh
EKONOMI
JAKARTA Timnas Indonesia bersiap menghadapi ASEAN Championship 2026, turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Pada
OLAHRAGA
JAKARTA Interpol Polri menangkap seorang warga negara Palestina bernama Abdul Karim Raed Miqdad, yang masuk dalam daftar buronan interna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada aparat penegak hukum, mulai dari Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang periode Januari hingga Jul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 mengalami penyesuaian. Dari se
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan meluncurkan motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah memperk
NASIONAL