MEDAN — Dugaan maraknya peredaran narkotika dan praktik kejahatan terorganisir di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kabanjahe, Kabupaten Karo, menuai perhatian serius dari Anggota DPR RI Komisi XIII, Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan.
Maruli menegaskan, informasi yang beredar di media massa dan media sosial terkait dugaan praktik ilegal di dalam rutan tidak boleh dianggap sebagai isu biasa.
Ia meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut secara serius dan profesional.Baca Juga:
"Saya mengikuti pemberitaan dan informasi yang berkembang di media serta media sosial terkait dugaan peredaran narkotika dan praktik penipuan yang diduga berlangsung di dalam Rutan Kabanjahe. Jika informasi ini benar, maka ini persoalan sangat serius dan tidak bisa ditoleransi," kata Maruli kepada wartawan, Kamis, 1 Januari 2026.
Menurut Maruli, rutan dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang berfungsi membina warga binaan.
Karena itu, keberadaan praktik kejahatan terorganisir di dalam rutan, jika terbukti, mencerminkan kegagalan sistem yang harus segera diperbaiki.
"Rutan dan lapas seharusnya menjadi ruang pembinaan dan pemulihan, bukan pusat transaksi narkoba atau kejahatan lain. Jika benar ada praktik terorganisir, apalagi melibatkan oknum, maka ini bentuk kegagalan sistem," ujarnya.
Maruli juga mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh, objektif, dan transparan terhadap seluruh informasi yang beredar.
Ia menekankan agar tidak ada upaya menutup-nutupi fakta, serta meminta semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum.
"Telusuri semua informasi, baik yang berasal dari pemberitaan maupun media sosial. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata dia.
Maruli mengapresiasi langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto yang menyatakan kesiapan memprioritaskan penanganan kasus tersebut melalui koordinasi lintas lembaga dan evaluasi sistem pengawasan pemasyarakatan.
Ia menilai langkah itu mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas penegakan hukum dan pemberantasan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.
"Pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum di dalam rutan atau lapas akan berdampak luas. Bukan hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga memperparah persoalan narkotika nasional," ujar Maruli.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima informasi mengenai meninggalnya tersangka kasus dugaan korupsi peng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan liqu
HUKUM DAN KRIMINAL
GAYO LUES Seorang pendaki asal Binjai, Sumatera Utara, Kris Biantoro (49), meninggal dunia saat turun dari puncak Taman Nasional Gunung
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Gusma menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Seni
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait viralnya informasi di media sosial yang menyebut adanya pengadaan senil
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memberantas narkoba, perjudian, serta kej
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi digital Anthony Leong menilai gaya komunikasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mencerminkan pende
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait pengadaan kaos kaki y
NASIONAL
JAKARTA Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, kembali menanggapi polemik Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 yang mengatur sy
NASIONAL
MALANG Tersangka kasus dugaan pornografi, Imam Muslimin atau yang dikenal dengan nama Yai Mim, meninggal dunia saat hendak menjalani pem
HUKUM DAN KRIMINAL
