Bobby Nasution Ultimatum Camat Tukka: Pembebasan Lahan Harus Kelar dalam Sepekan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur keras Camat Tukka, Yan Munzir, terkait lambannya proses pembebasan lahan proyek pem
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi mulai berlaku pada Jumat (2/1/2026).
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap melaksanakan aturan hukum baru yang diatur dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa persiapan penerapan aturan baru ini telah dilakukan secara matang.Baca Juga:
"Yang jelas, Kejaksaan sudah siap melaksanakan KUHP dan KUHAP baru," ujar Anang kepada wartawan di Jakarta.
Selain itu, Kejagung telah menyatukan persepsi dengan Polri dan Mahkamah Agung terkait penerapan kedua aturan ini.
Anang menjelaskan, jajaran Kejaksaan di daerah juga telah menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten melalui perjanjian kerja sama (PKS).
"Secara kelembagaan, Kejaksaan telah menjalin kesepahaman dengan berbagai stakeholder melalui PKS dengan Polri, pemerintah daerah, dan MA," jelasnya.
Untuk memastikan penerapan KUHP dan KUHAP baru berjalan lancar, Kejagung juga telah menyiapkan pedoman teknis bagi para jaksa.
Perubahan SOP, pedoman, dan petunjuk teknis telah dilakukan agar proses penanganan perkara di seluruh Indonesia mengikuti pola yang seragam.
"Dari sisi kebijakan teknis, berbagai perubahan SOP, pedoman, dan juknis telah disiapkan bagi para jaksa agar terwujud pola yang sama dalam penanganan perkara di seluruh Indonesia," kata Anang.
Dengan penerapan KUHP dan KUHAP baru, diharapkan proses peradilan pidana lebih modern, konsisten, dan akuntabel, sejalan dengan reformasi hukum nasional.*
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur keras Camat Tukka, Yan Munzir, terkait lambannya proses pembebasan lahan proyek pem
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh memberikan Piagam Penghargaan kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basya
NASIONAL
JAKARTA Tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, angkat bi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar pemerintah menanggung seluruh iuran peserta BPJS Kesehatan di Indo
KESEHATAN
NIAS SELATAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Rabu, 15 April 2026,
PERISTIWA
MEDAN Tim Search and Rescue (SAR) gabungan akhirnya menemukan Muhammad Riski, 16 tahun, remaja yang hanyut di Sungai Belawan, Kecamatan
PERISTIWA
JAKARTA Usulan kenaikan sekaligus penyamaan gaji guru menjadi Rp5 juta per bulan yang disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana
PENDIDIKAN
MEDAN Program Rabu WalkIn Interview yang digagas Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan terbukti membantu pencari kerja me
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peringatan Hari Jadi
PEMERINTAHAN
SOLO Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo. Putusa
HUKUM DAN KRIMINAL