JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menilai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru berlaku sejak Jumat (2/1/2026) mengandung hawa otoriter terselubung dan berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi warga negara.
Dalam diskusi bertajuk Deklarasi Indonesia Darurat Hukum yang disiarkan melalui kanal Youtube YLBHI, Marzuki menyatakan, KUHAP baru bukan sekadar produk legislatif yang lemah, melainkan pameran kesewenang-wenangan pemerintah yang dibalut oleh "baju hukum".
"KUHAP seharusnya menjadi benteng terakhir untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan. Dengan KUHAP baru ini, benteng tersebut runtuh," kata Marzuki, Jumat.Baca Juga:
Ia menambahkan, saat ini masyarakat Indonesia hidup dalam sistem politik yang semakin restriktif.
Marzuki mencontohkan sejumlah aktivis yang ditangkap selama dan pasca demonstrasi Agustus 2025 tanpa dasar hukum yang jelas.
Menurutnya, KUHAP baru justru menutup ruang perlindungan hukum bagi warga sipil.
Lebih jauh, Marzuki menegaskan, Indonesia tengah memasuki kondisi krisis politik.
"Kalau inkompetensi masih bisa diperbaiki, otoritarianisme yang melekat pada pemerintah saat ini sudah menjadikan Indonesia bukan sekadar darurat, tetapi berada dalam kondisi krisis yang serius," ujarnya.
Marzuki mengingatkan bahwa KUHAP baru ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menyatakan siap mendukung seruan koalisi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini.*
(tt/ad)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
