Satgas PRR Salurkan 5 Ambulans ke Wilayah Terdampak Bencana, Layanan Kesehatan Diperkuat
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat layanan kesehatan bagi
NASIONAL
JAKARTA- Mantan Pelaksana Tugas Kepala Rumah Tahanan (Plt Karutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Deden Rochendi, mengungkapkan penyesalannya atas keterlibatannya dalam praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di Rutan KPK. Deden, yang kini menjadi terdakwa dalam kasus tersebut, mengaku menerima uang yang jumlahnya jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.
Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (18/11/2024), jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa Deden telah menerima sekitar Rp 399,5 juta dari praktik pungli tersebut. “Kalau di dakwaan saudara, kami hitung, berdasarkan rekap itu, Saudara menerima uang lebih kurang Rp 399.500.000?” tanya jaksa.
Deden, yang kini dihadapkan pada proses hukum, menjawab dengan tegas, “Sekali lagi saya nggak ngitung, Bapak.” Namun, ketika ditanya apakah dia memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang yang diterimanya, Deden mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk mengembalikan seluruh uang tersebut.
“Saya punya itikad baik, saya sangat menyesal, saya akan berusaha untuk mengembalikan,” ujar Deden, dengan ekspresi penuh penyesalan. Deden bahkan menyatakan bahwa dia sudah mengembalikan sebagian uang hasil pungli tersebut, yakni sebesar Rp 2,5 juta ke rekening penampungan KPK. “Yang tadi baru jadi barang bukti Rp 2 juta, Pak, tapi istri, satu hari sebelum di P21 itu, transfer lagi Rp 500 ribu,” jelasnya.
Deden juga mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi yang sulit menjadi salah satu alasan mengapa ia terjerumus dalam praktik tersebut, meskipun mengaku bahwa ia sangat menyesali perbuatannya. “Saya bisa, izin, Pak Jaksa, Yang Mulia, terganjal ekonomi,” katanya. Lebih lanjut, Deden mengungkapkan rasa penyesalannya yang mendalam dan mengaku jika bisa menangis, ia akan melakukannya. “Sangat sangat menyesal, Pak, kalau boleh menangis, saya nangis, Pak,” ungkapnya.
Terdakwa lainnya, Muhammad Abduh, juga mengakui bahwa dia telah menerima uang hasil pungli dari para tahanan di Rutan KPK. Jumlah uang yang diterimanya tercatat mencapai Rp 94,5 juta. “Betul, Pak Jaksa,” jawab Abduh saat jaksa membacakan jumlah uang yang diterimanya sejak November 2019 hingga Mei 2023.
Abduh menyatakan akan berupaya untuk mengembalikan uang yang diterimanya, meskipun ia masih memiliki pinjaman di bank. “Seingat saya, istri saya baru mengembalikan sebesar Rp 550 ribu,” katanya. Meski demikian, Abduh menegaskan bahwa dia tetap berusaha mengembalikan seluruh uang tersebut. “Saya tetap berupaya untuk mengembalikannya, Pak Jaksa,” tambahnya.
Mengungkapkan rasa penyesalannya, Abduh meminta maaf kepada KPK dan seluruh pihak yang terkait. “Yang pertama, saya mohon maaf atas perbuatan saya kepada lembaga, dalam hal ini kepada KPK. Kemudian, saya mohon maaf kepada seluruh insan KPK atas kejadian ini yang mencoreng nama baik KPK. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya,” kata Abduh dengan nada penuh penyesalan.
Abduh, yang merupakan salah satu petugas di Rutan KPK, juga membela diri dengan menyatakan bahwa ia hanya menjalankan perintah dari atasannya. “Selanjutnya, yang saya ingin sampaikan, saya hanya berada di level paling bawah di rutan itu, kemudian saya hanya menjalankan perintah yang sudah disampaikan,” jelasnya.Kasus pungli ini menjadi sorotan besar, mengingat praktik tersebut terjadi di Rutan KPK, lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Pihak KPK sendiri telah menanggapi masalah ini dengan serius dan memastikan bahwa mereka akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas. Deden dan Abduh menghadapi tuntutan hukum atas peran mereka dalam praktik pungli yang melibatkan sejumlah tahanan di Rutan KPK.
Selain Deden dan Abduh, sejumlah petugas lainnya juga telah diperiksa terkait kasus ini. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan penyelidikan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam praktik pungli ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat layanan kesehatan bagi
NASIONAL
BENER MERIAH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) berhasil mempertemukan aspirasi ma
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut modus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo nonaktif, Etik Surya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait dugaan permasalahan dalam pelaksanaan Pro
NASIONAL
SOLO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut bergabungnya komedian Narji sebagai tambahan kekuatan bagi partai, khususnya di Provinsi
POLITIK
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 28.478 siswa baru telah ditetapkan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat Tahun Ajar
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mendukung proses pengusutan dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agu
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan pengusutan dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendukung pelaksanaan kegiatan nasional S
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mulai berkantor di wilayah Kepulauan Nias pada pekan ini. Langkah terse
PEMERINTAHAN