Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menerima pengembalian sekitar Rp 100 miliar dari pihak travel haji atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) terkait dugaan korupsi kuota haji.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan, jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah.
"Sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar Rp 100 miliar, ini masih akan terus bertambah," ujar Budi, Jumat (9/1/2026).Baca Juga:
KPK mengimbau seluruh pihak travel haji yang diduga menerima keuntungan dari kuota haji khusus untuk segera mengembalikan uang tersebut.
"Bagi pihak-pihak PIHK, biro travel, ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu, silakan segera mengembalikan," tambah Budi.
Dalam perkara ini, KPK telah menjerat dua orang tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan mantan staf khusus Menag, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum dilakukan penahanan. Pihak Gus Yaqut menyatakan menghormati keputusan KPK.
Kasus ini bermula saat Presiden Joko Widodo menerima tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu pada 2023 lalu.
Dugaan KPK, asosiasi travel haji kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memperbesar kuota haji khusus di luar ketentuan, yang seharusnya maksimal 8 persen dari total kuota haji Indonesia.
"KPK menemukan adanya rapat yang menetapkan kuota tambahan dibagi rata antara haji khusus dan reguler, 50%-50%," ujar Budi.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menag Nomor 130 Tahun 2024, yang ditandatangani Gus Yaqut. KPK masih mendalami hubungan SK ini dengan dugaan praktik setoran.
Budi menjelaskan, besaran setoran dari travel haji yang menerima kuota tambahan mencapai USD 2.600 hingga 7.000 per kuota, tergantung kapasitas masing-masing travel.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN