Yaqut Cholil Qoumas Resmi Jadi Tersangka Korupsi Penyelenggaraan Haji 2024

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji.

Penetapan tersangka terkait pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2024.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan status hukum Yaqut tersebut. "Benar," kata Fitroh singkat melalui pesan singkat, Jumat, 9 Januari 2026.

Baca Juga:

• Roy Suryo Ambil Sikap Hukum Setelah Fitnah Ijazah S3 Mencuat di Media Sosial

Penetapan tersangka ini menyusul rampungnya proses administrasi penyidikan, termasuk penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sehari sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pimpinan KPK telah sepakat mengenai penetapan tersangka dan hanya menunggu kelengkapan dokumen pendukung.

Kasus ini bermula dari adanya alokasi tambahan 20.000 kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi pada masa Yaqut menjabat sebagai Menteri Agama.

Kuota tersebut semula diatur dengan komposisi 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, dalam pelaksanaannya, pembagian kuota diubah menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

KPK menduga kebijakan tersebut merugikan sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler yang seharusnya berangkat.

Penyidik juga menemukan indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dengan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1 triliun.

Dalam proses penyidikan, KPK telah mencegah Yaqut bepergian ke luar negeri serta menyita sejumlah aset bernilai miliaran rupiah.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menyebut aliran dana dugaan korupsi kuota haji mengalir secara berjenjang dari level bawah hingga pimpinan.

Roy Suryo Ambil Sikap Hukum Setelah Fitnah Ijazah S3 Mencuat di Media Sosial

Uang Suap Mengalir, PPK BBPJN Sumut Heliyanto Terjerat Kasus Korupsi Proyek Jalan

Jaksa Minta Nadiem Makarim Tidak Giring Opini: Seolah Aparat Penegak Hukum Zalim

Supercar hingga Sepeda Premium, Kepala BPA Tinjau Aset Sitaan Negara

Penyitaan dan Pengembalian Dana, Kejati Sumsel Pulihkan Rp616,5 Miliar Keuangan Negara

Eks Dirjen Kemenkeu Isa Rachmatarwata Divonis 1,5 Tahun Penjara dalam Kasus Jiwasraya