JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji.
Penetapan tersangka terkait pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2024.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan status hukum Yaqut tersebut. "Benar," kata Fitroh singkat melalui pesan singkat, Jumat, 9 Januari 2026.Baca Juga:
Penetapan tersangka ini menyusul rampungnya proses administrasi penyidikan, termasuk penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Sehari sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pimpinan KPK telah sepakat mengenai penetapan tersangka dan hanya menunggu kelengkapan dokumen pendukung.
Kasus ini bermula dari adanya alokasi tambahan 20.000 kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi pada masa Yaqut menjabat sebagai Menteri Agama.
Kuota tersebut semula diatur dengan komposisi 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Namun, dalam pelaksanaannya, pembagian kuota diubah menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
KPK menduga kebijakan tersebut merugikan sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler yang seharusnya berangkat.
Penyidik juga menemukan indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dengan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1 triliun.
Dalam proses penyidikan, KPK telah mencegah Yaqut bepergian ke luar negeri serta menyita sejumlah aset bernilai miliaran rupiah.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menyebut aliran dana dugaan korupsi kuota haji mengalir secara berjenjang dari level bawah hingga pimpinan.
"Kalau di kementerian, ujungnya ya menteri," ujar Asep dalam pernyataan sebelumnya.
Penyidik menduga dana tersebut berasal dari praktik jual beli kuota haji tambahan melalui kesepakatan tidak resmi antara pihak Kementerian Agama dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
KPK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri aliran dana melalui pendekatan follow the money.
Yaqut Cholil Qoumas telah dua kali diperiksa dalam tahap penyidikan.
Usai pemeriksaan terakhir pada Desember 2025, ia memilih tidak banyak berkomentar dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik.*
(tm/dh)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menetapkan enam basis utama sebagai arah pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ruang penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) atau Fed Funds Rate (FFR) akan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia menolak segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapalkapal komersial y
INTERNASIONAL
KOTA PADANG Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 82,9 juta anak Indonesia dapat menerima manfaat Program Ma
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa akademisi memiliki keb
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas kontribusi dalam misi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penasehat hukum terdakwa Ngadinah, Bintang Panjaitan, menilai tuntutan satu tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Harga kebutuhan pokok bersubsidi di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan tajam. Diduga akibat lemahnya penegakan hukum
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap keberadaan shadow company atau perusahaan bayangan yang diduga dimiliki mantan pejabat Mah
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kejaksaan Negeri Binjai melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka kasus dugaan proyek fiktif di Dinas Ketahanan Panga
HUKUM DAN KRIMINAL
