BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menetapkan enam basis utama sebagai arah pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut tahun 2027. Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan di Kepulauan Nias untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Enam basis pembangunan tersebut meliputi akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.
Hal itu disampaikan Bobby saat membuka Musrenbang RKPD Sumut 2027 di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (22/4/2026).Baca Juga:
"Ini solusi yang harus kita lakukan, salah satunya yang akan kami lakukan di tahun 2027, di antaranya di Kepulauan Nias," kata Bobby.
Untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut, Pemprov Sumut menetapkan tiga klaster pembangunan di Kepulauan Nias, yakni kawasan produksi, logistik, dan pariwisata. Sektor logistik menjadi salah satu perhatian utama melalui pembangunan infrastruktur seperti pergudangan dan cold storage.
"Untuk jalur logistik ini paling penting, kami coba membangun pergudangan logistik, cold storage atau gudang, akan kita stok di satu titik," ujarnya.
Bobby menjelaskan bahwa program pembangunan tahun 2027 merupakan tahap ekspansi dari rencana yang telah dimulai sejak 2025 dan ditargetkan memberikan dampak berkelanjutan hingga 2029.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov Sumut juga menyiapkan program pendidikan gratis yang akan dimulai pada tahun ajaran 2026, khususnya di Kepulauan Nias dan wilayah terdampak bencana.
"Seluruh SMA, SMK, SLB tidak ada lagi iuran apapun. Ini awalnya hanya di Kepulauan Nias, tapi karena ada bencana, kami perluas ke daerah terdampak," kata Bobby.
Di sektor kesehatan, Pemprov Sumut juga menyiapkan beasiswa bagi calon dokter spesialis dengan prioritas penempatan di Kepulauan Nias. Saat ini, terdapat 18 dokter yang tengah menempuh pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai capaian pembangunan Sumatera Utara menunjukkan tren positif, meski pemerataan masih perlu terus ditingkatkan. Ia juga menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut yang berada di atas rata-rata nasional.
"IPM Sumut ini 76,47, lebih tinggi dari nasional 75,90. Artinya kualitas SDM Sumut relatif bagus," ujar Tito.
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN