JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jalan Gatot Subroto Kavling 40–42, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026).
Penggeledahan berlangsung sekitar pukul 12.00 WIB hingga 16.40 WIB, dan penyidik membawa keluar lebih dari lima koper ukuran kabin.
Pantauan di lokasi menunjukkan belasan penyidik mengenakan rompi krem bertuliskan KPK dan topi, melakukan penggeledahan di Gedung Mar'ie Muhammad.Baca Juga:
Sementara itu, aparat kepolisian bersenjata berjaga ketat di sejumlah titik, dan sekitar sepuluh mobil hitam bolak-balik mengangkut koper hasil penyitaan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, Rosmauli, membenarkan penggeledahan dan menyatakan institusinya bersikap kooperatif.
"Sehubungan dengan kegiatan penggeledahan oleh penyidik KPK di lingkungan DJP, kami bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan yang diperlukan sepenuhnya sesuai ketentuan," kata Rosmauli saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan, DJP menghormati langkah KPK dalam penegakan hukum dan penjelasan terkait perkara sepenuhnya diserahkan kepada lembaga antirasuah.
Penggeledahan ini merupakan kelanjutan dari langkah KPK dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi di instansi pemerintah, yang sebelumnya telah menjerat sejumlah pegawai DJP dalam operasi tangkap tangan (OTT).
KPK belum mengumumkan secara resmi terkait kasus yang menjadi fokus penggeledahan hari ini.*
(k/dh)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan perbaikan ruas jalan Jembatan MerahMuarasoma di Mandailing Natal dan Lubu
PEMERINTAHAN
MEDAN Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Sumatera Utara, Terang Dewi Susantri Ujung, memastikan pencairan dana Bantuan Operasi
PENDIDIKAN
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait uji materi Pasal 21 U
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Zulham Effendy, mengungkapkan bahwa tig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan kesiapan mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan teknis guna mendukung rencan
PEMERINTAHAN
BINJAI Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Harimin Tarigan, mewakili Wali Kota Binjai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dala
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kunjungan kerja Tim Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna memimpin apel pencanangan pembangunan Zona Integrita
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Kepolisian Resor Nias Selatan menggelar pemeriksaan urine mendadak terhadap sejumlah personel usai apel pagi di Mapolres Ni
NASIONAL
