JAKARTA – Kejaksaan Republik Indonesia resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2026 pada Selasa (13/1/2026) dengan format hybrid, menggabungkan pertemuan luring terbatas dan partisipasi daring melalui Zoom Meeting.
Acara dibuka langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menegaskan komitmen Kejaksaan untuk memperkuat tata kelola hukum dan pelayanan publik melalui peningkatan akuntabilitas dan integritas.
Rakernas 2026 mengusung tema "Penguatan Tata Kelola Kejaksaan dalam Reformasi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik melalui Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas", sebagai landasan program kerja Kejaksaan sepanjang tahun ini.Baca Juga:
Beberapa pejabat tinggi negara turut hadir secara virtual, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, dan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Dalam arah kebijakan strategisnya, Jaksa Agung menekankan pentingnya menyelaraskan seluruh program Kejaksaan dengan kebijakan nasional dan arahan Presiden RI, termasuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
Jaksa Agung juga menyoroti transformasi kelembagaan melalui konsep Advocaat Generaal, yang menegaskan posisi jaksa sebagai pengendali perkara sekaligus pengacara negara.
Langkah ini didukung penerapan Single Prosecution System, master plan kelembagaan, penyeragaman penerapan hukum, dan pemanfaatan Deferred Prosecution Agreement (DPA).
Selain itu, isu integritas aparatur menjadi perhatian utama. ST Burhanuddin menegaskan bahwa Bidang Pengawasan harus menjadi penjamin mutu sumber daya manusia Kejaksaan, termasuk integrasi data sanksi disiplin agar pegawai yang melanggar aturan tidak bisa naik jabatan.
Memasuki era KUHP dan KUHAP baru, Jaksa Agung menekankan kesiapan institusi dari sisi regulasi, SDM, dan pola kerja.
Di bidang pengembangan SDM, Badiklat Kejaksaan diarahkan memperkuat kurikulum berbasis kebutuhan riil dan sertifikasi kompetensi untuk mencetak aparatur profesional, adaptif, dan berkarakter.
Pemanfaatan teknologi menjadi prioritas lain. Big Data Intelijen Kejaksaan (BDIK) berbasis AI akan dioptimalkan, sementara Badan Pemulihan Aset diminta maksimal dalam menelusuri, mengelola, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana.
Penanganan tindak pidana khusus, terutama korupsi, difokuskan pada pencegahan kebocoran APBN dan penguatan peran Kejaksaan di Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
JAKARTA Eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), Hasto Wibowo, menjelaskan bahwa PT PPN dapat menjual s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah tancap gas memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberian akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha tani.
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis pada perdagangan hari ini, Rabu (14/1/2026), meski masih berada di level terlemah sejak
EKONOMI
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang memastikan pelaksanaan 88 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2026 akan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pengguna dompet digital DANA berkesempatan menerima saldo gratis senilai Rp222.000 pada hari ini, Rabu (14/1/2026). Saldo ini bisa
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor PT Wanatiara Persada (WP) di Jakarta Utara pada Selasa (13/
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga ratarata nasional sejumlah komoditas pangan di Indonesia mengalami pergerakan beragam pada Rabu (14/1/2026). Data panel h
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (14/1/2026). Pada pukul 0901 WIB, IHSG naik 58,75 poin (
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) kembali mencetak rekor tertinggi. Pada perdagang
EKONOMI
CIANJUR Perayaan Misa Ekaristi Awal Tahun di Situs Megalitikum Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, berlangsung khidmat meski diguyur hujan
NASIONAL
