Isu RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing, Mensesneg: Masih Wacana

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing yang sebelumnya ramai diperbincangkan masih sebatas wacana.

Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah belum memulai penggodokan resmi RUU tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong UMKM dan Koperasi Jadi Mesin Utama Ekonomi Sumut 2026

"Masih wacana. Belum (digodok)," kata Prasetyo usai memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, semangat pemerintah menghadirkan RUU ini adalah agar berbagai platform daring dapat mempertanggungjawabkan konten atau informasi yang disebarkan, khususnya yang berpotensi menimbulkan disinformasi dan propaganda dari pihak asing.

Namun, Pras, sapaan akrabnya, menegaskan RUU tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi keterbukaan informasi atau menghambat media sosial.

"Kita juga harus berpikir mengenai efek dari platform-platform, namanya informasi dan komunikasi itu, apalagi kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya semangatnya itu," ujarnya.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), Pras menekankan pemerintah ingin memastikan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang merusak atau tidak bertanggung jawab.

"Teknologi itu justru dipakai untuk sesuatu yang kurang bertanggung jawab atau bahkan merusak, misalnya. Kalau yang positif, wah kita harus melek teknologi, justru kita harus mengejar ketertinggalan dalam hal teknologi," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, RUU ini dipersiapkan karena banyak kesalahpahaman berita maupun informasi dari pihak luar yang dijadikan propaganda untuk menyudutkan Indonesia.

"Itu tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi, terutama terkait persaingan," ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Rabu (14/1).

Meski sudah mulai dipersiapkan, hingga kini belum ada draf resmi RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing karena masih dalam tahap kajian.

Presiden Prabowo Subianto pun telah memberi arahan agar langkah-langkah strategis terkait RUU ini dipikirkan matang-matang, mengingat banyak negara telah memiliki undang-undang serupa.*

(vo/ad)

Baca Juga:

• OJK Ungkap 8 Pelanggaran Dana Syariah Indonesia, Gagal Bayar Capai Rp2,4 Triliun

Bobby Nasution Dorong UMKM dan Koperasi Jadi Mesin Utama Ekonomi Sumut 2026

OJK Ungkap 8 Pelanggaran Dana Syariah Indonesia, Gagal Bayar Capai Rp2,4 Triliun

DPR: RUU Baru Pastikan Aset Tindak Pidana Dikembalikan ke Negara

Menjemput yang Tak Terlihat: Sekolah Rakyat dan Ikhtiar Presiden Memutus Rantai Kemiskinan bagi "The Invisible People"

Mensesneg Sebut RUU Penanggulangan Disinformasi Masih Wacana

Prabowo Minta Beasiswa LPDP Bidang STEM Diperbesar hingga 80 Persen