JAKARTA – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, melalui kuasa hukumnya, mengajukan permohonan restorative justice (RJ) untuk dua tersangka dalam kasus laporan dugaan ijazah palsu, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.
Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyatakan permohonan RJ disampaikan oleh penasihat hukum pelapor pada Rabu (14/1/2026).Baca Juga:
"Permohonan restorative justice telah disampaikan kepada penyidik melalui surat. Selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Budi, Jumat (16/1/2026).
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah mengagendakan pemanggilan para tersangka dari klaster 1 kasus dugaan ijazah palsu Jokowi pada Januari 2026, bersamaan dengan penyesuaian penerapan KUHP baru.
Klaster 1 terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Muhammad Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis, yang telah ditetapkan tersangka pada 7 November 2025.
Mereka dipersangkakan dengan sejumlah pasal, antara lain Pasal 310, 311, 160 KUHP, serta pasal-pasal UU ITE.
Dalam kesempatan terpisah, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis mengunjungi kediaman Jokowi di Solo pada Kamis (8/1/2026) sore untuk bersilaturahmi.
"Saya sangat menghargai dan menghormati silaturahmi beliau berdua," kata Jokowi.
Pertemuan itu, menurutnya, bisa menjadi pertimbangan Polda Metro Jaya dalam menilai kemungkinan restorative justice.
Disinggung apakah tersangka menyampaikan permintaan maaf, Jokowi menegaskan bahwa hal itu tidak perlu diperdebatkan
"Menurut saya, niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai," ujarnya.
JAKARTA Potongan video pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menyebut, Kalau tanam padi tidak mengu
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah penyidikan dalam perkara dugaan korupsi di Provinsi Bengkulu. Kali
PEMERINTAHAN
MEDAN Polrestabes Medan menjelaskan alasan autopsi terhadap jenazah wanita berinisial W (30) dilakukan tanpa lebih dahulu meminta izin k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Rudy Tanoe, kembali tidak memenuhi panggilan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan para finalis dan pemenang Duta Generasi Berencana (Genre) Kota Medan 2026 ag
PEMERINTAHAN
MEDAN Musyawarah GM FKPPI Sumatera Utara menetapkan Dedi Rizaldi kembali terpilih sebagai Dansatgas PD II GM FKPPI Sumatera Utara untuk
NASIONAL
MEDAN Institut Bisnis dan Komputer Indonesia (IBKI) Medan menjalin kerja sama dengan Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor, Malaysia, untuk
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah rumah tersangka Nurman Herin di Bandung, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan tindak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Mud
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penemuan 995 airsoft gun di sebuah yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masih menjadi perha
HUKUM DAN KRIMINAL
