100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
MEDAN — Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan perwakilan masyarakat Dusun IX Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Selasa (20/1/2026), untuk membahas sengketa lahan seluas 93 hektare yang diklaim sebagai Hak Guna Usaha (HGU) PTPN I Regional I Sumatera.
Masyarakat secara tegas menolak klaim PTPN I karena tidak pernah disertai dokumen resmi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Selama ini, warga mengaku hanya menerima salinan fotokopi atau informasi yang dikategorikan "dikecualikan" oleh BPN Deli Serdang.Baca Juga:
"Kami sudah tinggal di lahan ini selama 24 tahun. Tidak pernah ada yang mengklaim tanah ini milik PTPN atau pengembang," ujar Tiora Nelwati Sinaga, Ketua Musyawarah Warga Sampali Dua Satu (Marwali 21).
Warga menyebut lahan tersebut berstatus "Hak Kosong" dan merupakan Tanah Adat Melayu Tanjung Mulia Mabar, dihuni sekitar 500 kepala keluarga.
Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Hendry Dumanter Tampubolon, menegaskan sengketa lahan Sampali diduga terkait pengembangan properti Citraland yang melibatkan PTPN I dan pihak pengembang.
Ia menyebut sebagian lahan disebut telah dialihkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dan saat ini tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi Sumut.
"Untuk memastikan proses penyelesaian sengketa ini transparan dan sesuai hukum, Komisi A DPRD Sumut akan melakukan peninjauan lapangan dan berkoordinasi langsung dengan Menteri ATR/BPN di Jakarta," ujar Hendry.
Irham Buana Nasution menambahkan, DPRD Sumut berharap sengketa ini tidak berlarut-larut dan penyelesaiannya dilakukan secara adil, terbuka, serta mengedepankan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
RDP tersebut dihadiri perwakilan PTPN I Regional I Sumatera, Kepala Divisi Penanganan Sengketa BPN Sumut, pejabat Pemkab Deli Serdang, serta unsur kecamatan dan kepala desa setempat.
Puluhan warga turut hadir menyampaikan aspirasi dan keberatan atas klaim HGU yang tidak disertai dokumen sah.*
(mi/ad)
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
