Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
MEDAN — Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan perwakilan masyarakat Dusun IX Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Selasa (20/1/2026), untuk membahas sengketa lahan seluas 93 hektare yang diklaim sebagai Hak Guna Usaha (HGU) PTPN I Regional I Sumatera.
Masyarakat secara tegas menolak klaim PTPN I karena tidak pernah disertai dokumen resmi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Selama ini, warga mengaku hanya menerima salinan fotokopi atau informasi yang dikategorikan "dikecualikan" oleh BPN Deli Serdang.Baca Juga:
"Kami sudah tinggal di lahan ini selama 24 tahun. Tidak pernah ada yang mengklaim tanah ini milik PTPN atau pengembang," ujar Tiora Nelwati Sinaga, Ketua Musyawarah Warga Sampali Dua Satu (Marwali 21).
Warga menyebut lahan tersebut berstatus "Hak Kosong" dan merupakan Tanah Adat Melayu Tanjung Mulia Mabar, dihuni sekitar 500 kepala keluarga.
Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Hendry Dumanter Tampubolon, menegaskan sengketa lahan Sampali diduga terkait pengembangan properti Citraland yang melibatkan PTPN I dan pihak pengembang.
Ia menyebut sebagian lahan disebut telah dialihkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dan saat ini tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi Sumut.
"Untuk memastikan proses penyelesaian sengketa ini transparan dan sesuai hukum, Komisi A DPRD Sumut akan melakukan peninjauan lapangan dan berkoordinasi langsung dengan Menteri ATR/BPN di Jakarta," ujar Hendry.
Irham Buana Nasution menambahkan, DPRD Sumut berharap sengketa ini tidak berlarut-larut dan penyelesaiannya dilakukan secara adil, terbuka, serta mengedepankan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
RDP tersebut dihadiri perwakilan PTPN I Regional I Sumatera, Kepala Divisi Penanganan Sengketa BPN Sumut, pejabat Pemkab Deli Serdang, serta unsur kecamatan dan kepala desa setempat.
Puluhan warga turut hadir menyampaikan aspirasi dan keberatan atas klaim HGU yang tidak disertai dokumen sah.*
(mi/ad)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL