"Beberapa hari berikutnya, sekitar tanggal 15 Mei 2025, sekelompok preman dibantu Satpol PP melakukan pembongkaran rumah secara paksa. Kami saat itu kalang kabut dan ketakutan. Tidak tau mau kemana," tutur Martini Girsang dengan berlinang air mata.
Masyarakat menilai, tindakan PT NDP mengusir paksa masyarakat tersebut merupakan cara-cara barbar. Tidak ubahnya seperti cara-cara PKI yang tanpa punya rasa perikemanusiaan. "Kami melihat, cara-cara seperti itu telah merusak citra PTPN sebagai sebuah perusahaan BUMN," tegas waraga.
Karena itu, Pantas Pandiangan menegaskan, mereka menuntut agar PTPN membantu memfasilitas agar PT NDP membayar konvensasi atas kerugian masyarakat.
"Kami meminta tanah dan rumah kami yang dihancurkan secara paksa diberi konvensasi yang layak. Bila tidak, kami menuntut tanah dan rumah kami dikembalikan," tegas Pantas Pandiangan.*
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus merespons kritik Partai Golkar yang mempertanyakan peran PDIP sebagai penyeim
POLITIK
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam proses pembangunan daerah. Aspirasi anak muda dinilai bukan s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Piala Dunia FIFA sudah berlangsung selama 96 tahun dan menjadi turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Ajang ini pertama ka
OLAHRAGA
BATU BARA PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan dunia jurnalistik dengan m
NASIONAL
MEDAN Nama mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Muhammad Faisal Hasrimy, akhirnya ikut terseret dalam sidang lanjutan perkara dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) online di Kabupaten Batu Bara menuai keluhan. Hingga Sabtu, 20 Juni 2026, hasil seleksi ya
PENDIDIKAN
TOBA Danau Toba bukan sekadar danau terbesar di Indonesia. Danau yang terbentuk dari letusan supervulkanik sekitar 74.000 tahun lalu ini m
PARIWISATA
TAPUT Dua mantan Bupati Tapanuli Utara (Taput) berinisial REN dan NN dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua Perkump
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Ketua Forum Masyarakat Transparansi Sumatera Utara (FORMATSU), Rudy Harmoko SH, meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPR
NASIONAL
MEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidi
HUKUM DAN KRIMINAL
