JAKARTA – Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar mengungkap kekecewaannya terhadap Polri terkait penanganan kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI Joko Widodo.
Rismon, salah satu dari delapan tersangka dalam kasus ini, menyoroti dua hal yang dinilainya menunjukkan ketidakprofesionalan institusi kepolisian.
Pertama, Polri diduga mencatut nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam dua gelar perkara khusus yang diadakan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.Baca Juga:
Menurut Rismon, hal ini dilakukan untuk melegitimasi keputusan penyidikan, padahal Komnas HAM tidak hadir dan tidak menyetujui agenda tersebut.
Pernyataan ini diperkuat oleh Ketua Komnas HAM Anis Hidayah.
"Tadi kami sangat kecewa menemukan fakta bahwa Polda Metro Jaya dan Mabes Polri sengaja mencatut Komnas HAM agar tindakan mereka terlihat sejalan dengan nilai-nilai HAM. Padahal Komnas HAM tidak hadir sama sekali," ujar Rismon usai mendatangi Komnas HAM, Rabu (21/1/2026).
Kedua, Rismon menilai terjadi relasi kuasa dalam proses hukum. Hal ini terlihat ketika dua tersangka dari klaster pertama, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada awal Januari 2026.
Rismon menduga penyidik yang menangani dirinya dan tersangka klaster kedua turut hadir dalam pertemuan tersebut, yang menurutnya menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan dan potensi penyalahgunaan otoritas.
"Bagaimana mungkin orang yang memproses kami sebagai tersangka tiba-tiba hadir di ruangan rumah mantan Presiden dan mudah diperintah-perintah. Ini jelas melanggar," kata Rismon.
Kasus ini bermula dari laporan dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dari delapan tersangka, dua orang telah memperoleh SP3, sementara enam tersangka lainnya, termasuk Rismon, Roy Suryo, dan Tifauzia Tyassuma, masih menjalani proses hukum.
Rismon dan rekan-rekannya juga didampingi kuasa hukum, Refly Harun, saat mengadukan dugaan kriminalisasi ini ke Komnas HAM.
MEDAN Guna memperkuat sinergi antar Pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di berbagai program pembangunan agar dapat berjalan le
NASIONAL
MEDAN Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, SH., menerima kedatangan perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Aliansi Masyarakat Pedul
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG Sebuah kebakaran hebat menghanguskan tiga unit rumah dan satu warung makan di kawasan Jati Adabiah, Kecamatan Padang Timur, Kota
PERISTIWA
JAKARTA Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono, menekankan pentingnya sinergi antarpengelola kebijakan dalam uji
EKONOMI
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascab
NASIONAL
JAKARTA Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Neger
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mendorong percepatan pemanfaatan kayu hanyut pascabanjir sebagai sumber material untuk mend
NASIONAL
JAKARTA Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menuding dua ters
POLITIK
