Kapolres Binjai Gelar Buka Puasa Bersama PJU Jelang Operasi Ketupat Toba 2026
BINJAI Kepala Kepolisian Resor Polres Binjai, Mirzal Maulana, menggelar kegiatan buka puasa bersama para pejabat utama (PJU) di lingkung
NASIONAL
JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri mengungkap dugaan penipuan dan penggelapan dana masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) melalui modus proyek fiktif.
Berdasarkan penyidikan, sekitar 15.000 lender mengalami kerugian mencapai Rp 2,4 triliun dalam periode 2018–2025.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak, menyatakan, PT DSI memanfaatkan data borrower existing, peminjam yang masih aktif, untuk dilekatkan pada proyek-proyek fiktif tanpa sepengetahuan mereka.Baca Juga:
"Borrower yang tidak dikonfirmasi atau diverifikasi digunakan kembali oleh PT DSI untuk dilekatkan pada proyek-proyek fiktif yang dibuat oleh perusahaan," ujar Ade, Jumat (23/1), di Jakarta Selatan.
Modus ini membuat para lender percaya bahwa proyek-proyek tersebut benar-benar membutuhkan pendanaan, sehingga mereka menanamkan modalnya.
Namun, ketika dana pokok dan imbal hasil sebesar 16–18 persen jatuh tempo pada Juni 2025, para lender tidak bisa melakukan penarikan.
Sejak kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 14 Januari 2026, 28 saksi telah diperiksa, termasuk klaster borrower, lender, serta pejabat dan manajemen PT DSI.
Penyidik juga melakukan penggeledahan kantor pusat DSI di District 8, Prosperity Tower, Jakarta Selatan, serta menyita dokumen, surat, dan bukti elektronik yang berkaitan dengan dugaan pembuatan laporan palsu, penggelapan, penipuan, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Ade menambahkan, dugaan tindak pidana ini terjadi sebelum PT DSI memperoleh izin dari OJK sebagai penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) pada 2021.
Artinya, perusahaan sudah menghimpun dana lender tanpa izin resmi.
Dalam upaya pemulihan kerugian, Bareskrim telah memblokir sejumlah rekening terkait, termasuk rekening escrow, rekening afiliasi, dan rekening perorangan yang diduga menyalurkan dana ke proyek fiktif.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kejaksaan Agung, PPATK, dan LPSK untuk menelusuri aliran dana serta mendukung restitusi bagi para korban.
BINJAI Kepala Kepolisian Resor Polres Binjai, Mirzal Maulana, menggelar kegiatan buka puasa bersama para pejabat utama (PJU) di lingkung
NASIONAL
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menanggapi kritik sejumlah pihak terkait kebijakan status siaga
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam memilih kepala daerah pada Pemilihan Kepala D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah mulai memanfaatkan berbagai inovasi teknologi dari perguruan tinggi
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Rapat Paripurna DPR RI ke16 masa sidang IV 20252026 pada Kamis (12/3/2026), menetapkan tiga Rancangan UndangUndang (RUU) menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan terbaru pemulihan wilayah Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera set
NASIONAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut positif inisiatif Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penguatan peran pers
NASIONAL
JAKARTA DPR RI mengesahkan lima calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Komple
EKONOMI
JAKARTA Peramban berbasis kecerdasan buatan (AI) milik OpenAI, Atlas Browser, menghadirkan pembaruan penting yang memungkinkan pengguna
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (U
EKONOMI