Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Sumatra Utara.
Perkara tersebut segera memasuki tahap persidangan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik telah melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.Baca Juga:
Pelimpahan dilakukan pada Sabtu, 24 Januari 2026.
"Penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum KPK," kata Budi melalui keterangan tertulis.
Kasus ini terjadi di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Wilayah Sumatra Bagian Utara, yang kini berstatus sebagai BTP Kelas I Medan.
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Muhammad Chusnul dan Muhlis Hanggani Capah, serta pihak swasta Eddy Kurniawan Winarto.
Jaksa penuntut umum kini tengah menyusun surat dakwaan terhadap ketiga tersangka.
"Penyidikan perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya masuk ke tahap penyiapan dakwaan oleh JPU dalam waktu 14 hari," ujar Budi.
KPK memastikan proses persidangan akan berlangsung terbuka untuk umum.
Lembaga antirasuah itu juga mengimbau masyarakat untuk mencermati jalannya persidangan guna mengawal proses penegakan hukum.
"Masyarakat dapat mengikuti dan mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara terbuka," kata Budi.*
(mt/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL