Atas Arahan Bobby Nasution, Pemprov Sumut Tertibkan PETI di Madina dan Sita Alat Berat di Kotanopan
MADINA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menindak tegas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kota
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024.
Hari ini, Senin (26/1/2026), KPK memeriksa petinggi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) terkait dugaan menjadi pengepul uang dari biro travel.
Jubir KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan kali ini menyoroti peran Kesthuri dalam pengumpulan dana yang diduga diteruskan ke pihak-pihak di Kementerian Agama.Baca Juga:
"Yang bersangkutan hari ini didalami terkait perannya, di mana pihak asosiasi ini diduga sebagai pengepul atau mengumpulkan uang dari para biro travel untuk kemudian diteruskan kepada pihak-pihak di Kementerian Agama," ujar Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
KPK memeriksa Muhamad Al Fatih, Sekretaris Eksekutif DPP Kesthuri, sekaligus melibatkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung potensi kerugian negara yang kini sudah dalam tahap finalisasi.
Kasus ini bermula dari pembagian tambahan 20 ribu kuota jemaah haji untuk 2024.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperpendek antrean haji reguler yang bisa mencapai 20 tahun, namun pelaksanaannya diduga melanggar ketentuan UU Haji.
Total kuota haji Indonesia tahun 2024 menjadi 241 ribu, dengan 213.320 untuk reguler dan 27.680 untuk haji khusus, padahal kuota khusus seharusnya maksimal 8 persen.
KPK sebelumnya telah menetapkan Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka. Deretan bukti aliran dana dari kuota haji khusus menuju pihak-pihak terkait telah dikantongi KPK.
Hingga saat ini, penyidikan terus berjalan, sementara KPK berkomitmen mengungkap dugaan korupsi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kuota haji di Indonesia.*
(d/dh)
MADINA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menindak tegas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kota
PEMERINTAHAN
MEDAN Prasasti Kota Tangguh yang memuat nama 98 wali kota seIndonesia diresmikan di Taman Cadika, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebanyak 98 wali kota dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan senam pagi bersama di Taman Hutan Kota Cadika, Medan, Sumatera Uta
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Polemik dugaan intimidasi terhadap jurnalis Babel Aktual yang menyeret nama pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanw
PEMERINTAHAN
SURABAYA Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas dan pencegahan praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko menegaskan Indonesia merupakan mitra penting negaranya di kawasan Asia Tenggara. Pernyataa
INTERNASIONAL
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam sidang dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto. Seorang saksi mengaku perna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi SadewaPurbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan memenuhi seluruh usulan tambahan angg
PEMERINTAHAN
BATU BARA Seorang pria bernama Suriono (57) ditemukan tewas dalam kondisi terbakar di rumah yang juga dijadikan toko sembako miliknya di
HUKUM DAN KRIMINAL