JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR untuk membahas kasus Hogi Minaya, pria asal Sleman yang mengejar penjambret istrinya hingga pelaku menabrak dan meninggal dunia.
RDP digelar pada Rabu (28/1) dan dihadiri seluruh pihak terkait, termasuk Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo, Kajari Sleman Bambang Yunianto, serta Hogi Minaya bersama tim kuasa hukumnya.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Habiburokhman menyatakan kekecewaan Komisi III terhadap penanganan kasus tersebut.
"Sebenarnya ini kasat mata, Pak. Penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman dan Kejari Sleman bermasalah. Publik marah, Pak, kami juga marah," ujar Habiburokhman.
Politikus Gerindra ini menegaskan bahwa mekanisme restorative justice (RJ) tidak relevan dalam kasus ini.
Menurutnya, jika mengacu pada KUHAP baru, perkara Hogi seharusnya dihentikan.
"Ada keluarga penjambret yang kuasa hukumnya menuntut semacam uang kerahiman. Astagfirullah, ini orang sudah kebalik-balik logikanya, Pak," kata Habiburokhman.
Ketua Komisi III juga menyoroti dampak sosial dari kasus ini. Ia menyebut masyarakat bisa menjadi takut menegakkan hukum sendiri.
"Sulit sekali menjawab masyarakat. Nanti kalau ada maling, tidak usah kita kejar, sebab kalau kita kejar lalu dia menabrak sendiri, kita jadi tersangka," tegasnya.
Hogi Minaya dan kuasa hukumnya mendapat kesempatan untuk memberikan klarifikasi, begitu pula Kapolres Sleman dan Kajari Sleman.
Habiburokhman berharap seluruh pihak menegakkan keadilan yang substansial, bukan hanya normatif.
"Proses hukum harus mengedepankan hati nurani, bukan sekadar prosedur," ujarnya.
RDP ini masih berlangsung hingga berita ini ditulis, sementara Komisi III akan menindaklanjuti rekomendasi terkait perlindungan hukum bagi warga yang melakukan pengejaran terhadap pelaku kriminalitas.*
(kp/ad)
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Fitri Agust Karokaro menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa 12 kementerian dan le
PEMERINTAHAN
PASAMAN BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyelaraskan pemanfaatan tambahan
PEMERINTAHAN
OlehDian Pratama PurbaSEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi per
OPINI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah bersama DPR RI segera mencari solusi agar Program Makan Bergizi Gratis
POLITIK
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara menanggapi isu yang beredar mengenai rencana Presiden Prabowo Su
NASIONAL
JAKARTA Istana merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dar
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan
EKONOMI
