Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
BINJAI – Fakta mengejutkan kembali terungkap dalam sidang kasus narkotika yang menjerat Aipda Erina Sitapura, oknum polisi aktif, di Pengadilan Negeri Binjai, Sumatera Utara, Senin (2/2/2026).
Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Fadel Pardamean, Erina mengaku menerima perintah dari Ipda JN, oknum perwira pada Subdit I Reserse Narkoba Polda Sumut, untuk menjual narkotika jenis sabu seberat satu kilogram yang diduga berasal dari barang bukti tangkapan.
"Perintah Pak J biar ada uang operasional, karena saya siap perintah, tertekan atas perintah JN," ujar Erina di ruang sidang.Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa JN berperan sebagai perancang penjualan sabu seberat satu kilogram itu.
"Harganya Rp 260 juta dijual Rp 320 juta, keuntungan Rp 60 juta dibagi rata," ungkapnya.
Selain Erina dan Ipda JN, keuntungan itu seharusnya dibagi dengan Brigadir AH dan kurir, masing-masing menerima Rp 15 juta.
Namun, saat ditanya asal muasal sabu, Erina mengaku tidak mengetahuinya dan hanya menyebut sabu itu diserahkan oleh AH dalam paper bag warna cokelat.
Saksi lainnya, terdakwa Ngatimin, yang merupakan polisi pecatan, menguatkan keterangan Erina mengenai perintah dari JN.
Kasus ini menyeret total empat terdakwa: Gilang Pratama, Abdur Rahim, Ngatimin, dan Aipda Erina Sitapura.
Penangkapan dilakukan Tim Satres Narkoba Polres Binjai pada Sabtu (4/10/2025) dinihari di Jalan dr Wahidin, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Binjai Timur.
Sebelum penangkapan, Erina, Ngatimin, dan Abdur Rahim diketahui tengah dugem bersama dua wanita berinisial EA dan FIT.
Bahkan, saat transaksi narkotika, kedua wanita itu berada dalam mobil Honda Mobilio yang kini dijadikan barang bukti.
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK