Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA — Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (Department of Justice/DOJ) merilis jutaan dokumen terbaru terkait kasus Jeffrey Epstein pada Jumat, 30 Januari 2026.
Rilis ini menjadi publikasi terbesar sepanjang sejarah pemerintah Amerika Serikat terkait kasus Epstein sejak Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein disahkan Kongres pada November 2025.
Sebanyak tiga juta halaman dokumen, yang mencakup 180 ribu foto dan sekitar dua ribu video, dibuka untuk publik.Baca Juga:
Berkas-berkas tersebut memuat korespondensi elektronik, laporan penyelidikan, catatan psikologis, hingga detail masa penahanan dan kematian Epstein di penjara pada 2019.
Sejumlah nama tokoh publik dunia kembali mencuat dalam dokumen ini.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pengusaha teknologi Elon Musk, hingga mantan Pangeran Inggris Andrew Mountbatten-Windsor disebut berulang kali dalam berbagai berkas.
Meski demikian, Kementerian Kehakiman AS menegaskan bahwa kemunculan nama dalam dokumen tidak otomatis menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana.
Di Indonesia, pencarian dengan kata kunci "Indonesia" dalam katalog berkas Epstein menemukan 902 dokumen yang memuat nama sejumlah pejabat dan pengusaha asal Tanah Air.
Namun hingga kini, belum ditemukan bukti adanya hubungan langsung antara figur-figur Indonesia tersebut dengan kejahatan yang dilakukan Epstein.
Dosen Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fatahillah Akbar, menyatakan bahwa pencantuman nama dalam dokumen terbuka tidak serta-merta menimbulkan implikasi hukum.
"Selama tidak ada kaitan dengan perbuatan melawan hukum, secara pidana tidak ada persoalan. Ini merupakan informasi yang dibuka berdasarkan hukum transparansi di Amerika Serikat," ujarnya.
Dampak Politik di Inggris
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL