Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA — Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (Department of Justice/DOJ) merilis jutaan dokumen terbaru terkait kasus Jeffrey Epstein pada Jumat, 30 Januari 2026.
Rilis ini menjadi publikasi terbesar sepanjang sejarah pemerintah Amerika Serikat terkait kasus Epstein sejak Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein disahkan Kongres pada November 2025.
Sebanyak tiga juta halaman dokumen, yang mencakup 180 ribu foto dan sekitar dua ribu video, dibuka untuk publik.Baca Juga:
Berkas-berkas tersebut memuat korespondensi elektronik, laporan penyelidikan, catatan psikologis, hingga detail masa penahanan dan kematian Epstein di penjara pada 2019.
Sejumlah nama tokoh publik dunia kembali mencuat dalam dokumen ini.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pengusaha teknologi Elon Musk, hingga mantan Pangeran Inggris Andrew Mountbatten-Windsor disebut berulang kali dalam berbagai berkas.
Meski demikian, Kementerian Kehakiman AS menegaskan bahwa kemunculan nama dalam dokumen tidak otomatis menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana.
Di Indonesia, pencarian dengan kata kunci "Indonesia" dalam katalog berkas Epstein menemukan 902 dokumen yang memuat nama sejumlah pejabat dan pengusaha asal Tanah Air.
Namun hingga kini, belum ditemukan bukti adanya hubungan langsung antara figur-figur Indonesia tersebut dengan kejahatan yang dilakukan Epstein.
Dosen Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fatahillah Akbar, menyatakan bahwa pencantuman nama dalam dokumen terbuka tidak serta-merta menimbulkan implikasi hukum.
"Selama tidak ada kaitan dengan perbuatan melawan hukum, secara pidana tidak ada persoalan. Ini merupakan informasi yang dibuka berdasarkan hukum transparansi di Amerika Serikat," ujarnya.
Dampak Politik di Inggris
Di Inggris, rilis dokumen terbaru ini berujung pada pengunduran diri Peter Mandelson, mantan Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat, dari keanggotaan Partai Buruh.
Dokumen Epstein mencatat adanya transaksi dana sebesar US$75 ribu dari Epstein kepada Mandelson pada periode 2003–2004, serta permintaan Mandelson untuk menginap di properti milik Epstein.
Mandelson membantah menerima dana tersebut dan meragukan keaslian dokumen. Namun ia memilih mundur guna menghindari dampak politik berkepanjangan terhadap partainya.
Selain Mandelson, dokumen juga kembali menyoroti hubungan Epstein dengan mantan Pangeran Andrew.
Sejumlah email dan foto yang dirilis mempertanyakan klaim Andrew bahwa ia telah memutus kontak dengan Epstein sejak 2010. Pihak Andrew kembali membantah tuduhan pelanggaran hukum.
Nama tokoh lain seperti Sarah Ferguson, Richard Branson, Bill Gates, hingga pejabat Slovakia Miroslav Lajk turut tercantum.
Lajk dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah pesan teksnya dengan Epstein terungkap.
Trump dan Musk dalam Berkas
Nama Donald Trump muncul ratusan kali dalam berkas yang dirilis.
Gedung Putih menyatakan sejumlah tuduhan yang tercantum dalam dokumen bersifat tidak terverifikasi dan tidak berdasar.
DOJ menyebut klaim-klaim tersebut sebelumnya telah diajukan ke FBI tanpa bukti pendukung.
Sementara itu, email antara Epstein dan Elon Musk juga termuat dalam dokumen.
Musk mengakui pernah berkomunikasi dengan Epstein, namun menegaskan tidak pernah mengunjungi pulau milik Epstein.
Ia menyatakan kekhawatirannya bahwa korespondensi lama tersebut dapat disalahartikan.
Kritik Perlindungan Korban
Pengacara hak perempuan Gloria Allred mengkritik proses rilis dokumen karena dinilai belum sepenuhnya melindungi identitas korban.
Ia menyebut sejumlah nama dan foto korban masih dapat dikenali meski telah disunting.
DOJ menyatakan tengah melakukan penyuntingan lanjutan untuk menutup informasi sensitif sesuai mandat undang-undang.
Apakah Rilis Sudah Final?
Wakil Jaksa Agung AS Todd Blanche menyebut rilis akhir Januari menandai selesainya proses identifikasi dan peninjauan dokumen.
Namun Partai Demokrat AS menilai masih ada sekitar 2,5 juta halaman dokumen yang belum dipublikasikan tanpa alasan yang jelas.
Perdebatan soal transparansi ini memperpanjang spekulasi publik mengenai kemungkinan adanya upaya melindungi figur-figur berpengaruh yang pernah berhubungan dengan Epstein.*
(d/ad)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL