BANDAR LAMPUNG – Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap kasus pemerasan digital yang merugikan korban secara materi dan psikologis.
Press release disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, didampingi Wadir Krimsus Polda Lampung, AKBP Yusriandi Yusrin, di Mapolda Lampung, Kamis (5/2/2026).
Kasus ini bermula dari laporan korban yang menjadi sasaran intimidasi.Baca Juga:
Tersangka, berinisial MHH, mengirimkan video hasil editan korban melalui beberapa akun WhatsApp, dengan tujuan memeras dan menakut-nakuti korban.
Akibat tekanan tersebut, korban menyerahkan uang hingga mencapai Rp 70.500.000.
"Berdasarkan laporan korban, tersangka melakukan intimidasi dengan menyebarkan video editan dan meminta uang," ujar Kombes Pol Yuni Iswandari.
Tim Subdit V Siber Polda Lampung bergerak cepat dan menangkap MHH pada 23 Januari 2026 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk ponsel, kartu SIM, dan rekening bank yang digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 27B ayat (2) huruf a jo Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kabid Humas Polda Lampung mengingatkan masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah membagikan konten pribadi kepada siapapun.
"Jika menjadi korban pemerasan digital, segera lapor ke polisi atau melalui kanal pengaduan siber kami," tutupnya.*
(dh)
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lamba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
