Polri Kebut Pembangunan 1.500 Dapur MBG hingga Akhir 2026
JAKARTA Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Peme
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN — Sidang sengketa lahan antara Parsadaan Siregar Siagian melawan PT Agincourt Resources kembali mengungkap fakta yang dinilai kontradiktif.
Dalam persidangan yang digelar pada Jumat, 6 Februari 2026, saksi dari pihak tergugat mengakui masih terdapat lahan di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, yang belum dibayarkan ganti ruginya.
Kuasa hukum penggugat, RHa Hasibuan, mengatakan persidangan kali ini menghadirkan dua saksi dari pihak PT Agincourt Resources.Baca Juga:
Pemeriksaan saksi berlangsung hingga sekitar pukul 17.30 WIB.
"Majelis hakim sangat aktif bertanya karena keterangan saksi-saksi PT Agincourt tidak konsisten," kata RHa Hasibuan kepada wartawan usai persidangan.
Ia menyoroti pengakuan salah satu saksi yang menyatakan ikut terlibat langsung dalam proses verifikasi lahan, namun tidak mampu menjelaskan secara rinci waktu pelaksanaan verifikasi tersebut.
"Saksi mengaku ikut verifikasi, tetapi tidak tahu dan tidak ingat tanggalnya. Bahkan tidak bisa memastikan apakah verifikasi dilakukan satu kali atau dua kali," ujarnya.
Perbedaan waktu antara verifikasi lahan dan pembayaran ganti rugi juga menjadi sorotan penggugat.
RHa Hasibuan menyebut pihaknya berpegang pada peta persil tahun 2013, sementara saksi PT Agincourt menyatakan pembayaran dilakukan pada 2016.
"Rentang waktunya cukup jauh. Ini menjadi persoalan serius dalam perkara ini," kata dia.
Fakta lain yang terungkap di persidangan adalah pengakuan saksi PT Agincourt mengenai adanya lahan yang belum diganti rugi.
Pengakuan tersebut disampaikan langsung di hadapan majelis hakim dengan merujuk pada peta yang ditunjukkan dalam persidangan.
"Saksi mengakui ada lahan yang belum dibebaskan. Namun, ia tidak mengetahui luas lahan maupun siapa pemiliknya, hanya menunjuk lokasinya dalam PHT," ujar RHa Hasibuan.
Menurut penggugat, lahan yang diakui belum diganti rugi tersebut merupakan objek gugatan yang sejak awal diajukan oleh Parsadaan Siregar Siagian.
"Itulah lahan milik Parsadaan Siregar Siagian yang kami gugat sejak awal," katanya.
Kuasa hukum penggugat juga menyoroti keterangan saksi PT Agincourt bernama Hasanudin Dalimunthe yang dinilai berubah-ubah terkait lokasi lahan sengketa.
"Awalnya saksi menyebut berada di WEK 4, kemudian diralat dan disebut berada di Desa Napa. Keterangan seperti ini menunjukkan ketidakjelasan," ujar RHa Hasibuan.
Persidangan perkara sengketa lahan tersebut masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan lanjutan sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim.*
(ad)
JAKARTA Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Peme
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memastikan pemerintah akan mendorong hilirisasi minyak dan gas (migas) dari Blok Anda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Polres Tanjung Jabung Timur menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke80 Tahun 2026 di Lapangan Hijau Polres Tanjung
NASIONAL
BANDA ACEH Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., mewakili Kapolda Aceh memimpin Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke8
NASIONAL
BINJAI Dugaan penyimpangan penggunaan aset milik Pemerintah Kota Binjai kembali menjadi perhatian publik. Aliansi Pemuda Sumatera Utara
PEMERINTAHAN
Oleh Rasi Kasim Samosir, S.P., M.SiPEMBANGUNAN Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan menjadi salah satu langkah pemerintah dala
OPINI
CIANJUR Selain dikenal sebagai situs megalitikum terbesar di Indonesia, Gunung Padang di Kabupaten Cianjur juga menyimpan tradisi yang m
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menyampaikan enam amanat penting kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saa
NASIONAL
BOGOR Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Bhayangkara yang
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah kesatuan dan personel Kepolisian Negara Republik Indone
NASIONAL