MEDAN – Mantan Menteri Kehutanan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, MS Kaban, menyoroti kontroversi pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah yang belakangan menimbulkan kebingungan publik.
Menurut Kaban, ada kemungkinan informasi yang diterima Presiden Prabowo Subianto tidak utuh.
"Jangan sampai presiden dikerjai dengan informasi tidak utuh. Untuk itu harus dilakukan audit investigasi lingkungan dan kawasan," tegas Kaban kepada wartawan di Medan, Minggu (8/2).Baca Juga:
Kaban menjelaskan, kebijakan pemerintah yang mencabut izin perusahaan namun kemudian memperbolehkan mereka tetap beroperasi memunculkan beragam opini di ruang publik.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi membuat publik bingung, bahkan menimbulkan persepsi bahwa negara melegalkan aktivitas ilegal.
Selain itu, menurut Kaban, pemerintah belum menjelaskan secara rinci apakah pencabutan izin dilakukan oleh Kementerian Kehutanan saja atau melibatkan kementerian lain.
Tidak ada pula informasi tentang diktum atau dasar pencabutan izin dari masing-masing perusahaan.
Dengan dilakukannya audit investigasi, Kaban berharap perusahaan yang mematuhi prosedur tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan, sementara yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan dan prosedur harus ditutup total.
"Audit investigasi sangat penting dilakukan agar ada transparansi yang bisa meredam opini liar serta kebingungan di tengah masyarakat," katanya.
Terkait hal ini, Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Wilayah Sumatera Utara akan menggelar dialog publik bertajuk "Pencabutan Izin 28 Perusahaan, Jebakan ke Presiden?".
Koordinator PMPHI Sumatera Utara, Drs Gandi Parapat, menjelaskan, dialog yang digelar Selasa (10/2) di salah satu kafe kawasan Teladan Medan akan menghadirkan narasumber MS Kaban dan akademisi Shohibul Anshor Siregar dari UMSU.
"Dialog ini merupakan sumbangsih PMPHI sebagai bagian dari masyarakat Sumatera Utara kepada pemerintah. Diharapkan saripati pendapat dan harapan dari berbagai elemen bisa menjadi masukan bagi Presiden Prabowo dalam menyelesaikan kontroversi pasca penutupan 28 perusahaan," ujar Gandi.
Dialog ini diprediksi menjadi momen penting bagi masyarakat dan pengambil kebijakan untuk memahami polemik pencabutan izin perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan, hukum, serta tata kelola investasi di Indonesia.*
(ad)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lamba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
