BATU BARA – Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara, Jalan Kayu Ara, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, pada Rabu, 18 Februari 2026.
Aksi ini dilakukan untuk memprotes dugaan penyimpangan anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batu Bara.
Massa tiba sekitar pukul 10.45 WIB sambil membawa spanduk dan kain putih bertuliskan, "Usut, Periksa dan Panggil Pejabat Dinas Koperasi UKM Hakim. S".
Baca Juga:
Ia menyebutkan anggaran kegiatan Bimtek, pelatihan, hingga honor narasumber pada tahun anggaran 2025 diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami menduga anggaran Bimtek, pengadaan pelatihan hingga honor narasumber yang menelan biaya hampir Rp5 miliar pada tahun 2025 tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan Tertinggi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 39 Tahun 2024," tegas Abdillah dalam orasinya.
Abdillah juga menuding adanya dugaan manipulasi dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek, mulai dari jumlah peserta, jadwal pelaksanaan, hingga jam kerja narasumber.
Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut diduga melanggar ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 16 Tahun 2018.
"Kami menduga adanya manipulasi jumlah peserta, jadwal, hingga jam kerja narasumber yang berpotensi menguntungkan oknum tertentu dan memperkaya diri sendiri," tambahnya.
APDESU menuntut Kejaksaan Negeri Batu Bara segera memanggil dan memeriksa pejabat terkait, serta menelusuri seluruh dokumen kegiatan Bimtek dan honor narasumber yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan dan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kasubsi Intelijen Kejari Batu Bara, Daniel, S.H., mengapresiasi aspirasi yang disampaikan massa aksi.
Ia menegaskan pihaknya akan mempelajari dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
"Apabila ada bukti konkret, mohon dapat disampaikan kepada kami. Kami mengapresiasi kepedulian rekan-rekan semua dan akan mempelajari serta menindaklanjutinya," ujarnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Massa APDESU membubarkan diri secara damai setelah menyampaikan aspirasi.
Kasus dugaan penyimpangan anggaran Bimtek ini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara transparan demi menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.*
(ad)
JAKARTA Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil, baik dari Indonesia maupun internasional, resmi mengajukan gugatan pidana terhadap Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait video viral yang menunjukkan deretan motor listri
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labu
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan respons tegas terkait laporan yang diajukan oleh Wakil Presiden ke10 d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdianto, Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, sebagai Pelaks
NASIONAL
MEDAN Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BP
HUKUM DAN KRIMINAL
