APDESU Demo Kadis Koperasi & UKM Batu Bara, Soroti Dugaan Penyimpangan Dana Bimtek Miliaran Rupiah

BATU BARA – Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara, Jalan Kayu Ara, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, pada Rabu, 18 Februari 2026.

Aksi ini dilakukan untuk memprotes dugaan penyimpangan anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batu Bara.

Massa tiba sekitar pukul 10.45 WIB sambil membawa spanduk dan kain putih bertuliskan, "Usut, Periksa dan Panggil Pejabat Dinas Koperasi UKM Hakim. S".

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batu Bara saat ini dijabat oleh Ir. H. Hakim Siagian.

Penanggung Jawab Aksi, Abdillah Tarigan, S.H., menyatakan melalui pengeras suara bahwa Kabupaten Batu Bara saat ini dinilai "darurat dana Bimtek".

Baca Juga:

• Dugaan Intervensi Penetapan Guru Besar, Kajati Sumut Dilaporkan ke Kejagung

Ia menyebutkan anggaran kegiatan Bimtek, pelatihan, hingga honor narasumber pada tahun anggaran 2025 diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami menduga anggaran Bimtek, pengadaan pelatihan hingga honor narasumber yang menelan biaya hampir Rp5 miliar pada tahun 2025 tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan Tertinggi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 39 Tahun 2024," tegas Abdillah dalam orasinya.

Abdillah juga menuding adanya dugaan manipulasi dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek, mulai dari jumlah peserta, jadwal pelaksanaan, hingga jam kerja narasumber.

Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut diduga melanggar ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 16 Tahun 2018.

"Kami menduga adanya manipulasi jumlah peserta, jadwal, hingga jam kerja narasumber yang berpotensi menguntungkan oknum tertentu dan memperkaya diri sendiri," tambahnya.

APDESU menuntut Kejaksaan Negeri Batu Bara segera memanggil dan memeriksa pejabat terkait, serta menelusuri seluruh dokumen kegiatan Bimtek dan honor narasumber yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan dan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kasubsi Intelijen Kejari Batu Bara, Daniel, S.H., mengapresiasi aspirasi yang disampaikan massa aksi.

Ia menegaskan pihaknya akan mempelajari dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

"Apabila ada bukti konkret, mohon dapat disampaikan kepada kami. Kami mengapresiasi kepedulian rekan-rekan semua dan akan mempelajari serta menindaklanjutinya," ujarnya.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Massa APDESU membubarkan diri secara damai setelah menyampaikan aspirasi.

Kasus dugaan penyimpangan anggaran Bimtek ini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara transparan demi menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.*

(ad)

Dugaan Intervensi Penetapan Guru Besar, Kajati Sumut Dilaporkan ke Kejagung

Aliran Dana Rp2,8 Miliar Terungkap, Lingkaran Korupsi di Ketapangtan Binjai Kian Melebar

Rumah dan Kantor di Medan-Pekanbaru Digeledah, Dugaan Korupsi Sawit Merugikan Negara Belasan Triliun

Kepolisian Inggris Tangkap Pangeran Andrew, Raja Charles Tegaskan Hukum Harus Ditegakkan Tanpa Toleransi

Kejari Batu Bara Tahan Kadis Kesehatan terkait Dugaan Korupsi Dana BTT Rp1,1 Miliar

Kejati Sumsel Tahan Dua Eks Direktur Terkait Dugaan Korupsi Distribusi Semen Rp74,3 Miliar